Page 404 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

396 Prosiding Seminar: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya

memanfaatkan peluang adanya aksessibilitas guna membangun usaha perekonomiannya.
Kebijakan pengadaan tanah tersebut masih dibarengi dengan tidak disusunnya RDTR
kawasan JJLS (Pansela) yang memungkinkan adanya penyediaan lahan bagi kegiatan pemu-
kiman kembali warga terkena proyek pembebasan lahan masuk dalam RDTR. Kondisi terse-

but akhirnya memaksa warga terkena proyek pembebasan lahan untuk bersaing dengan para
pemilik modal jika masih ingin bertahan dan berpenghidupan di sekitar lokasi terbangunnya
infrastruktur. Yang terjadi kemudian adalah terjadinya kepincangan sosial yang berpangkal

dari kepincangan ekonomi karena tanah-tanah di sekitar lokasi pembangunan telah dikuasai
oleh para pemilik modal.
Selain itu, dalam kasus pengadaan tanah JJLS, beberapa masyarakat menolak dan
mengajukan keberatan pada beberapa kebijakan pengadaan tanah. Meskipun secara

kuantitatif jumlah masyarakat yang menerima lebih banyak dari yang menolak, namun hal
tersebut mengindikasikan bahwa terdapat masyarakat yang merasakan adanya ketidakadilan
dalam proses pengadaan tanah tersebut. Sebagai contoh Ibu SMY, warga terdampak penga-
daan tanah di Desa Nglindur Kecamatan Girisubo Kabupaten Gunungkidul. Setelah penga-

daan tanah, ia akan kehilangan seluruh tanah, rumah dan sumber penghasilannya karena ia
menggantungkan hidupnya dengan membuka warung kelontong di rumahnya. Ganti keru-
gian yang ditawarkan oleh P2T berupa uang tunai tanpa diikuti dengan pemberdayaan

maupun monitoring dari pihak pemerintah untuk pemulihan kondisi sosial ekonominya.
Ketika Ibu SMY akan meminta ganti kerugian dalam bentuk tanah pengganti, dari pihak
Pemerintah belum menyediakan sehingga belum diketahui keberadaan lokasi tanah peng-
ganti. Di sisi lain, jika Ibu SMY meminta ganti kerugian dalam bentuk pemukiman kembali,

dari pihak Pemerintah menyatakan bahwa ia tidak akan mendapatkan uang, lalu bagaimana
ia dapat bertahan hidup jika hanya punya rumah, tanpa pekerjaan dan tanpa penghasilan,
sehingga ia merasa bahwa ganti kerugian yang diberikan tidak adil karena Pemerintah tidak
memikirkan bagaimana kehidupan warga setelah tanahnya dilepaskan untuk pembangunan

JJLS. Hal tersebut mengindikasikan bahwa makna keadilan belum dirasakan secara riil oleh
sebagian warga terdampak pengadaan tanah.
Kondisi tersebut seperti digambarkan oleh John Rawls (1921-2002) dalam bukunya A

Theory f Justice (1971) yang telah diterjemahkan oleh Fauzan dan Prasetyo (2011) bahwa
keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat
oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang. Hal tersebut mengisyaratkan
bahwa keadilan menurut John Rawls harus dapat diterima dan dirasakan oleh semua orang

tanpa kecuali. Kebijakan kompensasi dengan mengutamakan ganti kerugian dalam bentuk
uang yang tidak diikuti dengan monitoring pasca pengadaan tanah, adanya pembatasan
waktu pada setiap tahapan pengadaan tanah serta konsinyasi ganti kerugian juga mengin-

dikasikan bahwa kebijakan/prosedur pengadaan tanah lebih mengutamakan kepastian
perolehan tanah dengan mengabaikan aspek kesejahteraan warga terdampak, yang artinya,