Page 408 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

POLITIK HUKUM PENGATURAN PENGADAAN TANAH
1
BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Rofi Wahanisa
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
rofiwahanisa@yahoo.com

Abstrak
Awal abad XXadanya pergeseran fungsi negara tidak lagi sekedar sebagai organisasi kekuasaan,
namun tujuan sekaligus fungsi negaraadalahmewujudkan kemakmuran rakyat atau kesejahteraan
rakyat. Kewajiban untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum merupakan konsekuensi konsep
negara kesejahteraan (welfare state). Begitu pula dengan negara Indonesia yang salah satu tujuan
negaranya untuk “memajukan kesejahteraan umum...”, dan sebagaibentuk perwujudan
kesejahteraan dilakukan dengan pembangunan. Kegiatan pembangunan termasuk di dalamnya
pembangunan infrastruktur tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan akan lahan. Akan tetapi,
keterbatasan lahan yang berupa tanah negara membawa konsekuensi “pengambilaalihan” tanah hak
individu.Kondisi yang demikian ini maka, ada 2 (dua) kepentingan yang akan berhadapan, yaitu
kepentingan negara (pemerintah) yang memerlukan tanah di satu sisi dan kepentingan rakyat
(individu atau kelompok masyarakat) yang memiliki atau menguasai tanah di sisi yang lain.
Penyediaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang dilakukan
melalui proses pengadaan tanah. Pengaturan tentang pengadaan tanah perlu untuk dicermati secara
lebih mendalam, karena adanya kepentingan negara dan kepentingan warga negara di dalamnya dan
berkaitan erat dengan politik hukum (legal policy) khususnya politik hukum tentang pengadaan
tanah. Politik hukum adalah legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan
diberlakukan baik dengan perbuatan hukum baru maupun penggantian hukum lama, dalam rangka
pencapai tujuan negara. sehingga, permasalahan yang muncul dan akan dibahas dalam tulisan ini,
bagaimanakah politik hukum pengaturan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan
umum yang berkeadilan dan berkepastian hukum bagi warga negara?.
Kata kunci: Politik Hukum; Pengadaan Tanah.

A. Pendahuluan
Indonesia termasuk negara hukum kesejahteraan, jika dilihat dari bunyi alinea keempat
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD

1945) yang menyatakan, “melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa danikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial”, dari makna tujuan negara
tersebut, dapat dikatakan negara Indonesia termasuk negara hukum kesejahteraan,

walaupun secara konsep negara hukum bisa dibedakan dengan konsep negara kesejahteraan,
2
namun di dalam prakteknya keduanya menjadi satu kesatuan. Sebagai negara kesejahteraan
yang tercermin dari tujuan negara yang daopat dilihat dari Pembukaan UUD NRI 1945 alenia

ke-4, “...untuk mewujudkan negara yang adil dan makmur, mewujudkan kesejahteraan
umum...” maka, “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh

1 Rofi Wahanisa, Dosen FH Unnes dan Mahasiswa PDIH Undip Semarang; alamat: Gg. K Lt. 1 Fakultas
Hukum Unnes, Jl. Sekaran Gunungpati Kota Semarang Jawa Tengah, Alamat email:
rofiwahanisa@yahoo.com.
2 Wahyu Erwiningsih, Hak Menguasai Negara Atas Tanah, Yogyakarta: Total Media,2009, hlm. 16.
400