Page 411 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

Rofi Wahanisa: Politik Hukum Pengaturan Pengadaan Tanah ... 403

negara hukum Pancasila yang, jika dikaitkan dengan literatur tentang kombinasi antara lebih
dari satu pilihan nilai sosial, disebut sebagai pilihan nilai prismatik yang karenanya dalam
8
konteks hukum dapat disebut sebagai hukum prismatik.
Selain konsep negara hukum, terdapat juga konsep negara kesejahteraan, yang

dimaksudkan dengan negara kesejahteraan (welfare state) juga disebut sebagai negara
9
hukum dalam arti materiil. Konsep negara hukum kesejahteraan , negara selain tunduk pada
hukum yang berlaku, juga memiliki tugas dan tanggung jawab mewujudkan kesejahteraan

rakyatnya. Dengan demikian negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga
keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi pemikul utama tanggung jawab untuk mewu-
judkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemauan rakyat. Berdasar
uraian tersebut di atas dapat dikatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum dalam

arti materiil atau negara kesejahteraan. Hal ini antara lain dapat dilihat dari rumusan Pembu-
kaan dan Pasal-pasal dalam UUDNRI 1945. Alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945 secara
eksplisit menyatakan “...suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial, ...”.
Bernard Arief Sidharta menjelaskan bahwa berdasarkan pandangan hidup Pancasila,

maka negara Indonesia adalah negara kesejahteraan, yakni organisasi kemasyarakatan
berbentuk badan hukum publik yang dalam semangat kebersamaan berupaya untuk
mewujudkan kesejahteraan masyarakat, masyarakat adil dan makmur bagi semua orang oleh
10
semua orang secara bersama-sama, jadi negara itu adalah organisasi kesejahteraan. Sehing-
ga jelas kiranya berdasar beberapa uraian diatas, Indonesia tidak sekedar sebagai negara yang
menganut konsep negara hukum namun juga negara dengan konsep kesejahteraan.
Sebagaimana pendapat Arief Hidayat, Mahfud MD dan Bernard Arief Sidharta, konsep negara
hukum yang dianut negara Indonesia adalah konsep negara hukum yang ber-Pancasila.

Penguatan sebagai Indonesia sebagai negara yang ber-konsep kesejahteraan yaitu dengan

8 Ibid.
9 Negara hukum kesejahteraan dalam berbagai literatur disebutkan dengan istilah yang berbeda-beda.
Misalnya, Lemaire menyebutnya bestuurzorg, yang artinya negara berfungsi menyelenggarakan
kesejahteraan umum atau disebut welvaarstaat atau verzogingsstaat. A. M. Donner menyebutnya sociale
rechtstaat (S.F. Marbun, Peradilan Aadministrasi dan Upaya Administratif di Indonesia, Yogyakarta: UII
Press, 2003, hlm. 133). Di kepustakaan eropa kontinental “sociale rechtstaat” disebut juga sebagai “sociale-
democratische rechtstaat”, yang dalam konsep sosiologi dan ilmu politik disebut “verzorgingstaat” (Philipus
M. Hadjon, Op. Cit., hlm. 74-77). Sementara dalam kepustakaan Indonesia, negara hukum modern lazim
diterjemahkan menjadi “negara hukum kesejahteraan” atau “negara hukum dalam arti luas” atau “negara
hukum dalam arti materiil” (Lihat antara lain Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut
UUD 1945, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994, hlm. 38). Satjipto Rahardjo menyebut dengan istilah
“negara hukum yang membahagiakan rakyatnya” (Satjipto Rahadjo, Negara Hukum Yang Membahagiakan
Rakyatnya, Yogyakarta: Genta Press, 2008, hlm. 100-119)
10 Bernard Arief Sidharta. Ilmu Hukum Indonesia, Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematik yang
Responsif Terhadap Perubahan Msyarakat.Yogyakarta: Gentha Publishing, 2013, hlm. 106.