Page 415 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

Rofi Wahanisa: Politik Hukum Pengaturan Pengadaan Tanah ... 407

Umum, pada bagian menimbang secara filosofis telah menyebutkan bahwa pembangunan
untuk kepentingan umum (yang pelaksanaannya memerlukan tanah) dilaksanakan dalam
rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan
UUD NRI 1945. Pengadaan tanah dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kemanu-

siaan, demokratis, dan adil.
Perkembangan berikutnya, atas keberadaan UU Pengadaan Tanah terdapat ketidak-
puasan sebagian anggota masyarakat sebagai subyek yang disasar UU ini. Bentuk ketidak-

puasan atas keberadaan UU Pengadaan Tanah dilakukan dengan melakukan pengujian UU
Pengadaan Tanah sampai 3 (tiga) kali kepada Mahkamah Konstitusi yaitu: 1) perkara No.
50/PUU-X/2012, 2) perkara No. 88/PUU-XII/2014, dan 3) perkara No. 42/PUU-XII/2014.
Namun, ketiga permohonan judicial review tersebut semuanya ditolak oleh mahkamah

Konstitusi. Yang artinya, UU Pengadaan Tanah UU No. 2 tahun 2012 secara formil dan
materiil tetap konstitusional atau tidak bertentangan dengan UUD 1945.
Perubahan regulasi yang terkait dengan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk
kepentingan umum ini menurut penulis, menyisakan sedikit “ganjalan” terhadap keberla-

kuan UU No. 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah. Undang-undang dinyata-
kan sebagai amanat pasal 18 UUPA, yang intinya memberikan kewenangan kepada negara
demi kepentingan umum untuk melakukan pencabutan hak atas tanah. Namun, keberadaan

undang-undang ini seperti “zombie”, ada akan tetapi tidak dipergunakan. Saat keluarnya
Permendagri No. 1975 tentang tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pembe-
basan Tanah, tidak “mengisyaratkan” tidak lagi diberlakukannya UU ini. UU No. 20 tahun
1961 juga tidak dijadikan dalam dasar mengingatterbitnya Permendagri hanya UUPA No. 5

tahun 1960 dijadikan dasar mengingatnya, dan secara tekhnik perundang-undangan pun
aturan Permendagri tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk mencabut/ tidak diberla-
kukannya suatu UU.
Jika kita melihat dari sejarah terkait pencabutan hak atas tanah, pasca tidak ada pera-

turan perundangan yang mengatur baik pembebasan tanah atau pencabutan hak atas tanah,
namun atas dasar Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 maka, peraturan yang ada dan berlaku
pada saat itu tetap dapat diberlakukan sepanjang belum dibuat yang baru dan tidak berten-

tangan dengan ketentuan dalam UUD 1945. Ketentuan sebagai dasar ketentuan pembebasan
tanah pada masa Pemerintahan Hindia Belanda yang diatur dalam Gouvernements Besluit
1927 sebagaimana telah di rubah dengan Gouvernements Besluit 1932 dan peraturan penca-
16
butan tanah sebagaimana diatur dalam Stb. 1920 nomor 574 dinyatakan tetap berlaku.
Pada tahun 1960 dengan lahirnya UUPA tidak diatur secara tegas mengenai pembebasan
tanah. Sedangkan pencabutan tanah secara tegas diatur dalam UUPA. DalamPasal 18 UUPA

16 PEMBEBASAN DAN PENCABUTAN HAK ATAS TANAH , Jumat, 16 November 2012
http://refhie.blogspot.co.id/2012/11/pembebasan-dan-pencabutan-hak-atas tanah.html?m=1,diunduh
pada tanggal 5 September 2017, pukul. 11.00 WIB.