Page 419 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

Rofi Wahanisa: Politik Hukum Pengaturan Pengadaan Tanah ... 411

diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak
diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang
tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945, maka konsistensi suatu regulasi sangat diper-
lukan. Pengadaan tanah tidak sekedar membahas hal yang terkait pengambilalihan tanah

oleh negara saja, namun perlu penataan dibidang regulasi yang terkait dengan hal tersebut.
Sehingga rekomendasi yang bisa diberikan kaitannya dengan politik hukum pengaturan
tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum antara lain:

1. Penataan regulasi sehingga menghasilkan peraturan yang konsisten, koheran, dan
berkorespondensi, termasuk juga di dalamnya perlu adanya sinkronisasi peraturan
perundangan yang berlaku dan terkait dengan pengadaan tanah. Sehingga tidak
menimbulkan tumpang tindihnya aturan. Karena pengadaan tanah ini erat kaitannya

dengan penghormatan terhadap hak asasi pemilik tanah, dan pemenuhan kebutuhan
akan lahan oleh negara untuk pembangunan yang bertujuan untuk mensejahterakan
rakyat.
2. Pengaturan pengadaan tanah yang dilaksanakan dengan prinsip kemanusiaan,

demokratis, dan adil, dilakukan dengan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, yaitu
mengedepankan musyarawah dalam kaitannya penentuan pemberian ganti rugi.
Kerapkali besaran ganti rugi ini yang menyebabkan timbulnya sengketa dan konflik.

3. Adanya prinsip keterbukaan terhadap informasi publik kaitannya dengan RTRW
ataupun rencana lokasi pembangunan yang dari kegiatan pengadaan tanah, serta
melibatkan partisipasi masyarakat dalam konsultasi publik yang terkait dengan hal
tersebut, karena ketidaktauan masyarakat akan rencana pembangunan tersebut juga

menjadi sebab terjadinya penolakan yang berujung pada sengketa dan konflik.

Daftar Pustaka
Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan, Jakarta: FH UII Press, 2003

Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Jakarta: Pustaka Sinar
Harapan, 1994
Bernard Arief Sidharta. Ilmu Hukum Indonesia, Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Siste-

matik yang Responsif Terhadap Perubahan Msyarakat. Yogyakarta: Gentha Publishing,
2013
Wahyu Erwiningsih, Hak Menguasai Negara Atas Tanah, Yogyakarta: Total Media, 2009
Moh.Mahfud MD. Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2009

Moh. Mahfud M.D., Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi, Jakarta: Rajawali
Pers, 2012
Arief Hidayat. “NEGARA HUKUM PANCASILA: (Suatu Model Ideal Penyelenggaraan Negara

Hukum)” dalam Prosiding Kongres Pancasila IV: Strategi Pelembagaan Nilai nilai