Page 424 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

416 Prosiding Seminar: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya

sangat bernuansa paham positivis yang mengabaikan kaidah-kaidah sosial lainnya dan
7
hukum yang hidup (living law) serta moral dalam masyarakat.
Undang-Undang Pokok Agraria adalah undang-undang yang mengatur dasar-dasar serta
permasalahan pokok dalam garis besarnya saja mengenai pertanahan, karenanya disebut
undang-undang pokok agraria. Adapun pelaksanaannya akan diatur dalam berbagai undang-
8
undang, peraturan pemerintah, dan peraturan perundangan-undangan lainnya.
Undang-Undang Pokok Agraria merupakan perundang-undangan yang dibentuk sebagai
penyempurnaan perundang-undangan sebelumnya yang dianggap kurang mampu memberi
keadilan bagi masyarakat pribumi sebagai pemilik "asli" tanah, air, ruang angkasa serta
kekayaan alam yang terkandung di seluruh wilayah Republik lndonesia.Tujuan utamanya

menciptakan kemakmuran yang adil dan merata. Salah satu cara yang ditempuh adalah
dibentuknya konsep fungsi sosial hak atas tanah yang mewajibkan setiap pemegang hak atas
tanah untuk senantiasa memperhatikan keseimbangan antara kepentingan individu dan
kepentingan umum dalam pemanfaatan serta penggunaan tanahnya. Hal ini bukan berarti
tidak ada penghormatan terhadap hak-hak individu atas tanah. Undang-undang Pokok

Agraria (UUPA) justru mencoba menjembatani keharmonisan hubungan antara individu
satu dengan individu lainnya. Jika seandainya ada seseorang yang “terpaksa” menyerahkan
tanahnya untuk kepentingan umum, hal tersebut harus dilakukan melalui prosedur ganti
kerugian yang memadai berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Setiap pemegang
hak atas tanah diwajibkan untuk mempergunakan tanahnya sesuai dengan keadaan tanah

sifat dan tujuan pemberian haknya. Seseorang tidak dibenarkan untuk mempergunakan
maupun tidak mempergunakan tanahnya sekehendak hati tanpa mempertimbangkan
kepentingan umum.
Namun salah satu persoalan yang selalu dihadapi sehubungan dengan pelaksanaan
pengambilan tanah untuk kepentingan umum adalah menentukan titik keseimbangan antara
9
kepentingan umum dan kepentingan pribadi di dalam pembangunan. Pembahasan, menge-
nai prinsip-prinsip kepentingan umum dalam pengadaan tanah untuk pembangunan men-
jadi penting karena dengan adanya ‘pesepsi’ yang sama antara pemerintah dan masyarakat
yang tanahnya diambil, diharapkan akan meniadakan paling tidak mengurangi frekuensi
konflik dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum ini.

7 Adrian Sutedi, Implementasi prinsip kepentingan umum dalam pengadaan tanah untuk pembangunan,
Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm.
8 Dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria, disebutkan bahwa "Pada Pokoknya Tujuan Undang-Undang Pokok Agraria ialah:
1. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang akanmerupakan alat untuk
membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan baginegara dan rakyat, terutama rakyat tani,
dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur.
2. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan.
3. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi
rakyat seluruhnya.
9 A.A. Oka Mahendra, Menguak Masalah Hukum, Demokrasi dan Pertanahan, Sinar Harapan, Cetakan
Pertama, Jakarta, 1996, hlm. 256.