Page 426 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

418 Prosiding Seminar: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya

man, dalam masyarakat yang sederhana (pra-industri) hak milik mempunyai fungsi meme-
nuhi kebutuhan hidupnya seseorang sesuai dengan pekerjaannya dalam rangka pencarian
15
nafkah.
Semula dalam konsep kepentingan umum yang dianut hukum Barat, hak perorangan itu

dianggap mutlak. Kemudian kemutlakannya dikurangi sedikit-demi sedikit dengan berkem-
16
bangnya ajaran yang berpangkal pada individualisme. Sifat individualisme, yang masih
merupakan ciri menonjol dari masyarakat Eropa, berbeda dengan komunisme/ komunalisme
17
primitif yang menyerap/meleburkan seluruh hak individu ke dalam kekuasaan masyarakat.
Menurut pikiran dasar orang Barat, pada subjek hukum tertentu terdapat kekuasaan umum
18
atas tanah yang mengandung benih-benih hak lainnya.
Di Indonesia, pengertian kepentingan umum diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang
mana kepentingan umum dimengerti sebagai kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat
yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemak-
19
muran rakyat. Kegiatan-kegiatan yang dimaksudkan sebagai kepentingan umum dan akan
dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang dijabarkan ke dalam 18 jenis
kegiatan.
Pengertian kepentingan umum yang didefinisikan secara tidak memadai itu pada

gilirannya menyebabkan penjabaran daftar kegiatan kepentingan umum menjadi tidak jelas.
Dari 18 daftar kepentingan umum, sebahagian kegiatan menimbulkan suatu tanda tanya
besar apakah layak disebut sebagai kepentingan umum. Rumah sakit umum dan pusat
kesihatan masyarakat banyak didirikan hanya untuk konsumsi kalangan tertentu yang sangat

terbatas. Secara eksplisit tentu sahaja tidak dinyatakan, akan tetapi biaya yang sangat mahal
adalah indikasi yang sangat jelas pembuktiannya.
Makna kepentingan umum sebagai kepentingan sebahagian besar masyarakat dapat
diartikan sebaliknya bahwa kepentingan sebahagian kecil masyarakat bukanlah kepentingan

umum. Besar atau kecil suatu masyarakat adalah tetap sebagai sebahagian dari suatu negara
dan tidak dapat dipisahkan apalagi bersangkutan dengan kegiatan pembangunan yang pada
hakikatnya adalah untuk menyejahterakan masyarakat secara keseluruhan.

Sementara itu ukuran kuantitatif masyarakat itu menimbulkan satu pertanyaan dalam
skala apakah mayarakat itu? Apakah berskala nasional, provinsi atau negeri, kabupaten atau
kota (bandar) atau ukuran-ukuran lain? Bukankah ukuran-ukuran tersebut bersifat relatif

15 Wolfgang Friedman, I'am in Changing Society, Penguin Books, England, 1972, hlm.93
16 Oloan Sitorus dan Normadyati, Hak Atas Tanah dan Kondominium suatu Tinjauan Hukum, Dasamedia
Utama, Jakarta,1994, hlm. 27.
17 Max Gluckman, dalam Iman Sudiyat, Beberapa Masalah Penguasaan Tanah di Berbagai Masyarakat
Sedang Berkembang, Edisi Pertama, Cetakan Pertama. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen
Kehakiman, 1982, hlm. 41.
18 A. Pitlo, "Het Systeem van het Nederlands Privaatrecht", dalam Iman Sudiyat, ibid, 1982, hlm. 43.
19 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012.