Page 423 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

Mukmin Zakie: Pergeseran Makna Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah ... 415

Berdasarkan kenyataan ini pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang No-
6
mor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Dalam banyak hal pencabutan, pembebasan, dan pelepasan hak atas tanah selalu menim-
bulkan ekses yang mempunyai dampak cukup besar terhadap stabilitas masyarakat. Berbagai

ketegangan timbul dalam masyarakat, karena adanya ketidak sepakatan antara pemilik
tanah/pemegang hak atas tanah yang tanahnya akan diambil untuk keperluan proyek-proyek
pembangunan dan pihak penguasa yang bertugas untuk melakukan hal tersebut.

Di samping itu, masalah lain timbul karena status hak yang tidak jelas. Begitu juga
tentang bentuk dan besarnya ganti kerugian yang akan diberikan kepada masyarakat yang
terkena dampak. Pencabutan, pembebasan,dan pelepasan hak-hak atas tanah tidak hanya
dilakukan oleh pemerintah untuk pembangunan berbagai proyek pemerintah namun juga

diperuntukkan bagi proyek pembangunan untuk kepentingan umum oleh pihak swasta,
tetapi pelaksanaannya dilakukan dalam bentuk dan cara yang berbeda. Pemerintah melaksa-
nakan pembebasan, untuk proyek pemerintah atau proyek fasilitas umum seperti kantor
pemerintah, jalan raya pelabuhan laut, pelabuhan udara, dan sebagainya. Adapun tujuan

pembebasan dilakukan oleh pihak swasta dipergunakan untuk pembangunan berbagai
fasilitas umum yang bersifat komersial misalnya, pembangunan perumahan/real estate,
pusat-pusat perbelanjaan/ shoping center, pembangunan jalan bebas hambatan, dan lain-

lain.
Sengketa yang terjadi antara rakyat dan pemerintah atau rakyat dan pihak swasta (yang
dibantu oleh orang-orang pemerintah) berkisar tentang bentuk dan besarnya ganti rugi,
adanya kolusi, korupsi dan nepotisme dikalangan pejabat atau perantara-perantara (calo-calo

tanah) yang melakukan manipulasi harga tanah, serta proses musyawarah yang kerap
berubah menjadi intimidasi, baik secara fisik maupun psikis terhadap pemilik tanah.
Peraturan hukum mengenai pencabutan, pembebasan, atau pelepasan hak-hak atas
tanah untuk keperluan pemerintah maupun swasta dalam praktiknya belum berjalan sesuai

dengan isi dan jiwa dari peraturan yang ada sehingga pada satu pihak timbul kesan seakan-
akan hak dan kepentingan rakyat pemilik tanah tidak mendapat perlindungan hukum.
Adapun pemerintah atau pihak yang memerlukan tanah juga mengalami kesulitan-kesulitan

dalam memperoleh tanah untuk membangun proyeknya. Secara faktual pelaksanaan
pencabutan, pembebasan, dan pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan umum
bernuansa konflik, baik dari sudut peraturan dan paradigma hukum yang berbeda antara
masyarakat dengan penguasa/pemerintah, serta penerapan hukum dari para hakim yang

6 Ketiga lembaga hukum tersebut masing-masing diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 1961
tentang Pencabutan Hak-Hak atasTanah dan Benda-Benda yang Ada di Atasnya, Peraturan Menteri Dalam
Negeri No.15Tahun 1975 tentang Ketentuan –Ketentuan Mengenai TataCara PembebasanTanah,dan
Keputusan Presiden No.55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk
Kepentingan Umum.