Page 428 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

420 Prosiding Seminar: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya

Sementara purpose diganti menjadi need, necessity, interest, function, utility, atau use.
Negara yang menggunakan "pedoman umum" ini biasanya tidak secara eksplisit mencan-
tumkan dalam peraturan perundang-undangan tentang bidang kegiatan apakah yang disebut
sebagai "kepentingan umum”. Pengadilanlah yang secara kasuistis menentukan apakah yang
23
disebut sebagai "kepentingan umum".
Di Malaysia dalam Pasal 3(a) Akta Pengambilan Tanah 1960 menyebutkan bahwa
pengambilan tanah bagi maksud-maksud awam. “Maksud Awam” bermakna untuk kegunaan

umum, seperti rumah sakit, klinik, jalan, taman rekreasi, sekolah, taman untuk umum,
tempat ibadat (seperti masjid atau surau), kantor-kantor pemerintah dan apa-apa yang
24
memberi manfaat kepada kepentingan umum. Dalam perkara S. Kulasingam dikatakan
bahwa, penentuan maksud atau tujuan umum ialah dengan melihat apakah maksud atau

tujuan itu untuk menyediakan kepentingan-kepentingan umum kepada masyarakat atau
25
sebaliknya.
Secara mudah, Buku Panduan Pentadbiran Tanah menyebut bahwa "maksud awam"
mengandung maksud yang mementingkan penglibatan atau melibatkan secara langsung

kepentingan umum masyarakat yang berlawanan dengan kepentingan tertentu individu. Ia
adalah untuk manfaat umum atau sebagian masyarak tetapi jelas bukan untuk manfaat
26
individu.
Di negara India, pada mulanya peraturan masalah pengadaan tanah tidak secara tegas
merinci bidang-bidang kegiatan yang termasuk kepentingan umum. Namun sesuai dengan
perkembangan pembangunan, akhirnya berbagai bidang pembangunan, seperti ladang
pembibitan (seed multiplication farm), kanal irigasi, pusat pendidikan dan pelatihan, pusat-

pusat (pendidikan dasar, taman bermain, perbelanjaan) bagi pegawai pemerintah daerah
(quarters for municipal servants), jalan (roads), tapak rumah untuk orang miskin, (house sites
for poor people), serta rumah-rumah untuk pegawai pemerintah (house for government
people), ditetapkan oleh putusan-putusan pengadilan sebagai bidang-bidang pembangunan

27
untuk kepentingan umur.

2. Ketentuan-Ketentuan Daftar (List Provisions)

Daftar ini secara eksplisit menyebutkan macam-macam kepentingan umum itu. Misal-
nya sekolah, jalan, rumah sakit, bangunan pemerintah, dan semacamnya. Bentuk-bentuk
yang tidak tercantum dalam daftar tidak bisa dijadikan sebagai dasar pengadaan tanah untuk

23 Adrian Sutedi, Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk
Pembangunan, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm.75.
24 Hashim Yeop Sani dalam kes S. Kulasingam & SL lwn. Pesuruhjaya Tanah Eilayah Persekutuantuan,
(1982) 1 MLJ 204.
25 Ibid.
26 Jabatan Tanah dan Galian Pcrsekutuan, Kualu Lumpur, 1980.
27 Om Prakash Anggarwala, (1993: 101-104) dalam ibid, Oloan Sitorus, dan Dayat Limbong, 2004, hlm, 8.