Page 429 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

Mukmin Zakie: Pergeseran Makna Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah ... 421

kepentingan umum. Meskipun demikian, sering kedua pendekatan (pedoman umum dan
28
daftar) dikombinasikan dalam rencana pengadaan tanah.

29
D. Karakteristik Kepentingan Umum
Sifat dan bentuk kepentingan umum di atas masih saja dapat disimpangi dalam
penafsiran ataupun dalam operasionalnya sehingga sangat penting dalam tulisan ini dibahas
tentang karakteristik yang berlaku sehingga kegiatan kepentingan umum benar-benar untuk

kepentingan umum, dan dapat dibedakan secara jelas dengan kepentingan-kepentingan lain
yang bukan kepentingan umum. Dengan kata lain, akan dibahas hal-hal yang paling prinsip
sehingga suatu kegiatan benar-benar untuk kepentingan umum.
Dalam UU No.2 tahun 2012 disebutkan ciri-ciri kegiatan untuk kepentingan umum, yakni

kepentingan umum adalah kegiatan pembangunan yang dimiliki, dilakukan oleh pemerintah
dan bersifat nonprofit.
Ada tiga prinsip yang dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu kegiatan benar-benar untuk
kepentingan umum, yaitu:

1. Kegiatan tersebut benar-benar dimiliki oleh pemerintah. Pernyataan ini mengandung
batasan bahwa kegiatan kepentingan umum tidak dapat dimiliki oleh perorangan ataupun
swasta. Dengan kata lain, swasta dan perorangan tidak dapat memiliki jenis-jenis kegiatan
kepentingan umum yang membutuhkan pembebasan tanah-tanah hak maupun negara.
2. Kegiatan pembangunan terkait dilakukan oleh pemerintah. Kalimat ini memberikan

batasan bahwa proses pelaksanaan dan pengelolaan suatu kegiatan untuk kepentingan
umum hanya dapat diperankan oleh pemerintah. Karena maksud pada kalimat tersebut
belum jelas maka timbul pertanyaan: bagaimana kalau pelaksanaan dan pengelolaan
kegiatan untuk kepentingan umum tersebut ditenderkan pada pihak swasta. Karena

dalam praktiknya, banyak kegiatan untuk kepentingan umum namun pengelola
kegiatannya adalah pihak swasta. Contohnya kegiatan pembangunan dan pengelolaan
Waduk Kedung Ombo yang ketika itu kegiatan ini dilakukan dan sekarang masih dikelola
oleh pihak swasta.
3. Tidak mencari keuntungan. Pernyataan ini membatasi tentang fungsi suatu kegiatan
untuk kepentingan umum sehingga benar-benar berbeda dengan kepentingan swasta

yang bertujuan untuk mencari keuntungan sehingga terkualifikasi bahwa kegiatan untuk
kepentingan umum sama sekali tidak boleh mencari keuntungan.
Kriteria kepentingan umum beserta prosedur untuk menerapkannya tidak akan dapat
berjalan dengan baik apabila tidak tersedia sumber daya manusia pelaksana yang memenuhi

kualifikasi, baik secara moral maupun profesional.

28 Michael G. Kitay (1985: 40) dalam lbid, Oloan Sitorus dan Dayat Limbong, 2004, hlm. 8.
29 Sunarno, Tinjauan Yuridis-Kritis terhadap Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah untuk
Pembangunan, Disampaikan dalam seminar dosen FH-UMY Februari 2002, dalam
http://www.umy.ac.id./hukum/download/Agraia%20I. PDF. [13 Mei 2008].