Page 430 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

422 Prosiding Seminar: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya

Pertama, kualifikasi moral, artinya bahwa dalam penentuan kepentingan umum dibu-
tuhkan orang-orang yang secara jelas mempunyai sikap, perilaku dan komitmen terhadap
moral, menjaga kejujuran, dan kebenaran dalam menentukan pemanfaatan kepentingan
umum tersebut sehingga tidak ada lagi kepentingan umum sekadar kedok untuk mewu-

judkan kepentingan pribadi.
Kedua, kualifikasi profesional, artinya bahwa dalam penentuan kepentingan umum
dibutuhkan orang-orang yang benar-benar mengerti segala kompleksitas persoalan hukum

tanah, baik hukum positif maupun hukum yang hidup di masyarakat. Persoalan sengketa
tanah yang akhir-akhir ini justru semakin menggejala dan menimbulkan korban manusia,
terjadi diakibatkan oleh kecerobohan dan ketidaktahuan aparat tentang hukum tanah.
Misalnya, kasus pembunuhan masyarakat transmigran oleh penduduk adat setempat, hal ini

terjadi akibat tidak tahu arti kepemilikan hukum adat yang hidup di masyarakat setempat.

E. Perubahan Konsep Kepentingan Umum dalam Pengambilan Tanah
Adanya kesenjangan antara jumlah tanah yang terbatas dengan kepentingan manusia di

atas tanah tersebut menimbulkan berbagai benturan dan permasalahan pertanahan. Penga-
daan tanah untuk kepentingan umum, sebagai salah satu dari dua jenis pengadaan tanah,
yang lainnya pengadaan tanah untuk swasta/perusahaan, sangat menarik untuk dikritisi.

Mengingat begitu banyaknya pengadaan tanah yang berkedok untuk kepentingan umum,
namun tenyata dalam praktiknya sama sekali bukan untuk kepentingan umum. Keadaan
yang demikian itu jelas-jelas bertentangan dengan filosofi hukum, yakni aspek kepastian
hukum dan keadilan yang seharusnya diberikan kepada segenap lapisan masyarakat tanpa

pandang bulu. Penyebab terjadinya penyimpangan yang demikian itu terjadi setidaknya
karena dua kemungkinan, yakni karena aspek peraturan perundang-undangan atau aspek
penyimpangan dan salah penafsiran di lapangan.
Menurut Maria S.W. Soemardjono, konsep kepentingan umum selain harus memenuhi

"peruntukannya" juga harus dapat dirasakan kemanfaatannya" (socially profitable atau for
public use, atau actual use by the public). Agar unsur kemanfaatan ini dapat dipenuhi, artinya
dapat dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan dan/atau secara langsung, untuk penen-

30
tuan suatu kegiatan seyogianya melalui penelitian terpadu. Oloan Sitorus juga menam-
bahkan bahwa selain "peruntukannya" dan "kemanfaatannya", maka harus ada "siapakah"
yang dapat melaksanakan pembangunan untuk kepentingan umum dan "sifat" dari pem-
bangunan kepentingan umum tersebut, hal tersebut tetap memberikan kemungkinan

31
dimanipulasikannya kepentingan umum.

30 Maria S.W. Soemardjono, "Telaah Konseptual terhadap Beberapa Aspek Hak Milik,Sebuah Catatan
untuk Makalah Chadijdjah Dalimunte, Konsep Akademis Hak MilikAtas Tanah Menurut UUPA, Makalah
dalam Seminar Nasional Hukum Agraria III Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara-Badan Pertanahan
Nasional, Medan 19-20 September, 1990, hlm. 13.
31 Oloan Sitorus dan Dayat Limbong, Op. cit.,hlm. 7.