Page 431 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

Mukmin Zakie: Pergeseran Makna Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah ... 423

32
Kepentingan umum diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Konsep
yang muncul ketika memulai membicarakan tujuan hukum adalah kepentingan umum.
Dengan demikian, kepentingan umum sebagai konsep harus berjalan berdampingan dengan
terwujudnya negara. Negara dibentuk demi kepentingan umum dan hukum merupakan

sarana utama untuk mewujudkan kepentingan umum tersebut. Hukum tidak mempunyai
pilihan lain kecuali di samping menjamin kepentingan umum juga melindungi kepentingan
perorangan agar keadilan dapat terlaksana. Berarti dapat dijelaskan bahwa hukum sendiri

tidak dapat dipisahkan dari norma keadilan, karena hukum adalah pengejawantahan dari
33
prinsip-prinsip keadilan.
Reinach, sebagaimana pemikir lainnya, misalnya Notonegoro, berpendapat bahwa
34
kepentingan umum hendaknya seimbang dengan kepentingan individu. Begitu pentingnya
arti kepentingan umum dalam kehidupan bernegara yang dalam praktiknya berbenturan
dengan kepentingan individu maka perlu didefinisikan dengan jelas. Satjipto Rahardjo ber-
pendapat bahwa istilah kepentingan umum agar jelas dan memenuhi rasa keadilan
masyarakat tidaklah cukup dipahami secara legalistik-formalistik, namun harus diintegrasi-

kan menurut metode penemuan hukumnya.
Apabila nilai-nilai yang menyangkut kepentingan umum sudah ditinggatkan dan
kepentingan pribadi atau kelompok ditonjolkan, friksi sengketa dan pergolakan tidak dapat

dihindari. Paham negara hukum yang bersumber pada Pancasila meletakkan kepentingan
individu dan kepentingan masyarakat secara seimbang. Negara tidak berfungsi secara pasif
tetapi harus secara aktif mengusahakan ketertiban umum dan sekaligus menunjang
kesejahteraan masyarakat. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia yang terdapat

dalam Pancasila merupakan penegasan mendasar bahwa aparatur pemerintah mengemban
tugas penting berkenaan dengan kesejahteraan dan kepentingan umum.
Prinsip-prinsip kriteria kepentingan umum dapat diurai lebih rinci, setidaknya meliputi
sifat kepentingan umum; bentuk kepentingan umum; ciri-ciri kepentingan umum. Demikian

metode penerapan tiga aspek tersebut sehingga kriteria kepentingan umum dapat
diformulasikan secara pasti, adil dan dapat diterima di masyarakat.

32 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-
undang Nomor 20 Tahun 1960 tentang pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada di
Atasnya, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun l973 tentang Pelaksanaan Pencabutan Hak-Hak atas
Tanah dan Benda-Benda yang Ada di Atasnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975
tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah, Peraturan Menteri dalam Negeri
Nomor 2 Tahun 1976 tentang Penggunaan Acara Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Pemerintah,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1985 tentang Tata cara Pengadaan Tanah untuk
Keperluan Proyek Pembangunan di wilayah Kecamatan, Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang
pengadaan Tanah bagi pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
33 Noto Hamidjoyo, Demi Kemanusiaan dan Keadilan, tanpa tahun dalam Sunarno, Op Cit.
34 Maria S.W. Soemardjono, Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi, Kompas, Jakarta,
2001, hlm. 12.