Page 425 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

Mukmin Zakie: Pergeseran Makna Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah ... 417

B. Pengertian Kepentingan Umum
Terhadap rumusan kepentingan umum, belum dapat diberikan suatu definisi yang baku,
hanya saja hakikat dari kepentingan umum dapat dikatakan untuk keperluan, kebutuhan
atau kepentingan orang banyak atau tujuan sosial yang luas. Namun demikian, rumusan yang

demikian masih terlalu umum dan tidak ada batasannya.
Bukan hanya di Indonesia, kesulitan merumuskan kepentingan umum juga terjadi di
Amerika Serikat, yang dalam konstitusinya mensyaratkan penggunaan untuk umum (public

use) untuk suatu pencabutan hak. Semula penafsiran kepentingan umum sangal luas, yakni
dengan menggunakan “standar kebutuhan umum” (public necessity), “kebaikan untuk
umum” (public good) atau berfaedah untuk umum (public utility). Pada pertengahan abad ke-
19, standar yang luas tersebut ditinggalkan, dan memperlakukan prinsip dasar yang sempit,

dengan maksud agar pengadilan dapat mengawasi pelaksanaan pencabutan hak perusahaan-
perusahaan swasta, yang kepadanya kekuasaan telah didelegasi. Prinsip dasar kepentingan
umum adalah jika suatu milik diambil untuk kepentingan umum, maka milik tersebut
haruslah "digunakan oleh masyarakat” (use by the public), dan jika hanya "bermanfaat" untuk

masyarakat, maka persyaratan kepentingan umum dianggap tidak terpenuhi.
Pada abad ke-20 pengadilan-pengadilan meninggalkan standar yang “digunakan oleh
masyarakat" yang sempit itu, dan kembali ke standar “kemanfaatan umum" yang luas.

Dewasa ini pengertian "digunakan untuk umum”, telah sinonim dengan pengertian, “keman-
faatan umum”, karena itu beberapa konstitusi negara bagian menggunakan istilah kegunaan
dan ke manfaatan umum, walaupun beberapa pengadilan masih mensyaratkan bahwa
10
masyarakat dapat menggunakan fasilitas tersebut.
Menurut John Salindeho, kepentingan umum sebagai kepentingan bangsa dan negara
serta kepentingan bersama dari rakyat, dengan memperhatikan segi-segi sosial, politik,
psikologis, dan Hankamnas atas dasar asas-asas Pembangunan Nasional dengan mengindah-
11
kan Ketahanan Nasional serta Wawasan Nusantara.
Dengan memperhatikan sejarahnya, pelaksanaan fungsi sosial atas tanah dalam hukum
adat telah berlangsung sejak lama, di mana fungsi sosial hak milik atas tanah sangat kuat dan
12
13
menjiwainya. Menurut Koesno, nilai fungsi sosial sebenarnya inheren pada hak milik.
Sedangkan di Eropa, pengertian kepentingan umum baru timbul sekitar abad ke-19 sebagai
reaksi dari penerapan dan penggunaan hak milik secara mutlak dan formalistis di dalam masa
14
puncak perkembangan kapitalisme dan industrialisme di Eropa. Menurut Wolfgang Fried-

10 Munir Fuady, Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 205.
11 John Salindeho, Masalah Tanah dalam Pembangunan, Sinar Grafika, Jakarta, 1988, hlm. 40.
12 Munir Fuady, Op. Cit hlm.206.
13 Moh. Koesno, Catatan-Catatan terhadap Hukum Adat Dewasa Ini, Airlangga University Press,
Surabaya, 1979, hlm. 158-159.
14 C.F.G Sunaryati Hartono, Beberapa Pemikiran ke Arah Pembaruan Hukum Tanah, Alumni, Bandung:
1978, hlm. 120.