Page 422 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

414 Prosiding Seminar: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya

kesejahteraan masyarakat, sehingga konsep hak kepemilikan menentukan susunan kehi-
2
dupan dalam suatu negara.
Bagi manusia, tanah merupakan hal terpenting dalam hidup dan kehidupannya. Di atas
tanah, manusia dapat mencari nafkah seperti bertani,berkebun, dan berternak. Di atas tanah

pula manusia membangun rumah sebagai tempat berteduh dan membangun berbagai
bangunan lainnya untuk kepentingannya. Tanah juga mengandung berbagai macam sumber
daya alam yang dapat dimanfaatkan manusia.

Dalam skala kecil, hasil yang diperoleh biasanya hanya cukup untuk kebutuhan hidup
sehari-hari. Sedangkan dalam skala besar, dengan ditunjang oleh pengolahan dan keahlian
khusus serta pemanfaatan teknologi, di atas tanah dapat diciptakan peluang bisnis yang
menggiurkan. Pendek kata, segala aktivitas manusia apa pun bentuknya, tidak akan lepas

dari kebutuhan akan tanah. Bukanlah hal yang mengherankan apabila setiap orang pasti
mempunyai keinginan untuk dapat memiliki tanah lengkap dengan perlindungan hukum-
nya. Perlindungan itu diwujudkan dengan pemberian berbagai macam hak atas tanah oleh
negara sebagai petugas pengatur. Untuk itu perlu, dibentuk perundang-undangan yang jelas

dan tegas.
Fungsi dan peran tanah dalam berbagai sektor kehidupan manusia memiliki empat aspek
3
yang sangat strategis, yaitu aspek ekonomi, politik dan hukum, dan aspek sosial. Keempat
aspek tersebut merupakan isu sentral yang saling terkait sebagai satu kesatuan yang
terintegrasi dalam pengambilan proses kebijakan hukum pertanahan yang dilakukan oleh
4
pemerintah.
Pengaturan hukum tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan segala

pengaturan yang terkait di Indonesia telah mengalami proses perkembangan sejak unifikasi
5
Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam perkembangan hukum pertanahan di
Indonesia dilakukan dengan cara, yaitu pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda

yang ada di atasnya.
Akan tetapi, dalam praktik ketentuan undang-undang ini tidak dapat berjalan seperti
yang diharapkan. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah mengeluarkan ketentuan

mengenai pembebasan hak atas tanah. Namun ketentuan ini juga dalam pratiknya banyak
menimbulkan masalah sehingga tidak dapat berjalan secara efektif.

2 Soejono dan Abdurrahman, Prosedur Pendaftaran Tanah Tentang Hak Milik, Sewa Guna dan Hak Guna
Bangunan, Rineka Cipta, Jakarta, 1998. hlm. 1
3 Y. Wartaya Winangun, SJ, Tanah Sumber Nilai Hidup, Cetakan l. Kanisius, Yogyakarta, 2004, hlm. 21
4 H. Idham, Konsolidasi Tanah Perkotaan dalam Perspektif Otonomi Daerah, Cetakan l, Alumni,
Bandung, 2004, hlm. 1.
5 Undang-undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 telah mengakhiri dualisme hukum pertanahan di
Indonesia, yang dengan tegas telah mencabut Agrarische Wet (S. 1870), kemudian Domein Verklaring yang
tersebut dalam Pasal 1 Agrarische Besluit. Domein Verklaring untuk daerah Sumatra, Keresidenan Manado
dan Keresidenan Bomeo, Koninklijk Besluit dan buku keduadari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Lihat, konsiderans Undang-Undang Pokok Agraria No .5 Tahun 1960.