Page 417 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

Rofi Wahanisa: Politik Hukum Pengaturan Pengadaan Tanah ... 409

6 UUPA, yang menyatakan bahwa, “semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”. Yang
artinya, tidak hanya hak milik tetapi semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Dalam
bagian penjelasan pasal ini diuraikan bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang
tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak dipergu-

nakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan
18
kerugian masyarakat.
Dasar pokok dari dikeluarkannya UU No. 20 tahun 1961 tentang pencabutan hak atas

tanah itu adalah ketentuan pasal 18 UU No. 5 tahun 1960 (UUPA) yang menggariskan untuk
kepentingan umum negara dapat melakukan pencabutan hak atas tanah. Pada pasal 18
UUPA tersebut selengkapnya sebagai berikut:

“untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bersama dari rakyat hak-hak atas
tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang
diatur dengan undang-undang”

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 UUPA tentang Ontiegening tersebut dituntut
persayaratan tegas dan ketat sebagai berikut:
1. Pencabutan hak hanya dapat dilaksanakan bilamana kepentingan umum benar-benar
menghendaki. Unsur kepentingan umum ini harus tegas menjadi dasar dalam

pencabutan hak ini.
2. Sesuai dengan ketentuan UU No. 20 tahun 1961 pencabutan hak atas tanahnya dapat
dilakukan atas izin presiden.

3. Pencabutan hak atas tanah tersebut harus di sertai ganti rugi yang layak.
Pencabutan hak yang dilakukan oleh pemerintah tanpa mengindahkan persyaratan
tersebut adalah merupakan perbuatan melanggar hukum atau menyalahgunakan wewenang
19
oleh pemerintah. Akan tetapi dalam kenyataannya UU No. 20 tahun 1961 tidak lagi dipergu-
nakan untuk mengambilalihan tanah oleh negara untuk kepentingan umum, bisa jadi karena
kata “pencabutan” hak atas tanah yang terkesan radikal. Meski secara materi muatan pem-
buatan UU No. 20 tahun 1961 dibenarkan, sebagaimana penyataan dalam pasal 18 UUPA, dan

diterbitkannya UU ini juga karena amanat dari pasal 18 UUPA, yang menyebutkan, “....
menurut cara yang diatur dengan Undang-undang”. Apa yang bisa diatur dengan undang-
20
undang, adalah yang memenuhi materi muatan undang-undang. Menurut Soehino, materi
muatan undang-undang adalah:

1. Materi yang menurut ketentuan UUD 1945 harus diatur dengan undang-undang

18 Hal ini terdapat dalam penjelasan umum UUPA No. 5 Tahun 1960 II angka 4.
19 Sf Marbun dan Moh. Mahfud Md, Pokok-pokok hukum administrasi negara, Liberty Yogyakarta.
20 Soehino, Hukum Tata Negara Tehknik Perundang-undangan (Setelah Dilakukan Perubahan Pertama
dan Kedua Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945), edisi Pertama, Yogyakarta: BPFE
Fakultas Ekonomi UGM, 2006, hlm. 15.