Page 405 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

Titin Rohayati, Suryanto, Gunung Radjiman: Permasalahan Pengadaan Tanah pada ... 397

kebijakan tersebut memihak kepada Pemerintah selaku pihak yang membutuhkan kepastian
perolehan tanah untuk pembangunan. Unsur kesejahteraan ini diabaikan oleh Pemerintah
dengan adanya kebijakan-kebijakan “memaksa” bentuk ganti kerugian dalam bentuk uang
melalui pasal-pasal dalam Perpres nomor 71 Tahun 2012 yang didukung dengan implementasi

kebijakan penyelenggara pengadaan tanah melalui ketiadaan informasi lokasi tanah peng-
ganti, tidak disusunnya rencana relokasi, serta belum adanya kebijakan monitoring dan
evaluasi warga terdampak pasca pengadaan tanah. Pemerintah hanya berorientasi kepada

kepastian perolehan tanah dengan mengabaikan unsur-unsur pendukung yang membantu
pencapaian kesejahteraan bagi warga terdampak pengadaan tanah. Berapapun besarnya nilai
ganti kerugian dalam bentuk uang, jika tanpa adanya pendampingan, pemberdayaan dalam
proses pemulihan kembali kondisi sosial ekonomi warga terdampak, belum akan membe-

rikan jaminan bahwa mereka akan dapat kembali hidup minimal seperti kondisi semula atau
bahkan lebih baik. Dari temuan di lapangan, beberapa dari mereka tidak mempermasalahkan
besaran nilai ganti kerugian, yang dirisaukan oleh warga adalah bagaimana membangun
kehidupan setelah pengadaan tanah. Kondisi tersebut tidak sejalan dengan konsep keadilan

menurut Rawls (1971). Prinsip kedua yang dinyatakan oleh John Rawls dam konsep keadilan-
nya selain keadilan substantif adalah keadilan sebagai fairness. Rawls mengemukakan bahwa
kesukarelaan segenap anggota masyarakat untuk menerima dan mematuhi ketentuan-keten-

tuan sosial yang ada hanya dimungkinkan jika masyarakatnya tertata baik di mana keadilan
sebagai fairness menjadi dasar bagi prinsip-prinsip pengaturan institusi-institusi yang ada di
dalamnya. Hanya kesepakatan fair yang mampu mendorong kerja sama sosial dan kesepa-
katan yang fair hanya bisa dicapai dengan adanya prosedur yang tidak memihak. Hanya

dengan suatu prosedur yang tidak memihak, prinsip-prinsip keadilan bisa dianggap fair.
Memang secara legalitas, tidak ditemukan pelanggaran regulasi pada pelaksanaan penga-
daan tanah pada pembangunan JJLS, namun dalam implementasi regulasi tersebut banyak
ditemui hambatan/kendala dan keluhan serta penolakan dari masyarakat. Jika hal tersebut

dilihat dari perspektif keadilan menurut Hans Kelsen, pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah
pada pembangunan JJLS di DI. Yogyakarta telah memenuhi unsur keadilan, karena konsep
keadilan Hans Kelsen hanya dimaknai sebagai legalitas. Menurut legalitas, pernyataan bahwa

tindakan individu adalah adil atau tidak adil berarti legal atau ilegal, yaitu tindakan tersebut
sesuai atau tidak dengan norma hukum yang valid untuk menilai sebagai bagian dari tata
hukum positif. Keadilan menurut Hans Kelsen adalah legalitas, sehingga tolok ukur hukum
yang adil adalah sah menurut hukum (Atmaja, 2013). Konsep keadilan Hans Kelsen menurut

Peneliti tidak relevan jika diterapkan dalam penyelenggaraan kegiatan pengadaan tanah
karena dalam penyelenggaraan pengadaan tanah terdapat hak dasar/kebutuhan dasar
manusia yang harus dilepaskan oleh masyarakat kepada Pemerintah sehingga keadilan tidak

hanya berhubungan dengan aspek legalitas namun juga dari aspek kemanusiaan sebagai hak
asasi manusia.