Page 403 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

Titin Rohayati, Suryanto, Gunung Radjiman: Permasalahan Pengadaan Tanah pada ... 395

tanah pengganti. Pun demikian pada ganti kerugian dalam bentuk pemukiman kembali
diberikan bersamaan dengan pelepasan hak oleh pihak yang berhak tanpa menunggu
tersedianya pemukiman kembali sebagaimana tercantum pada Pasal 78 ayat (4) PP 71 Tahun
2012. Sementara itu, pemberian ganti kerugian dalam bentuk uang pun tidak diikuti dengan

monitoring pasca pengadaan tanah sehingga bagaimana kondisi warga terdampak apakah
dapat melanjutkan kehidupannya kembali, apakah mampu bertahan dan mencapai
kesejahteraan tidak dapat terpantau. Kebijakan kompensasi yang demikian, tidak sejalan

dengan konsep keadilan menurut Nuruddin (1995) yang mengemukakan konsep keadilan
dari perspektif Ajaran Islam. Konsep keadilan Nuruddin menempatkan keadilan berimbang
dalam hak dan kewajiban secara hukum formal. Ia berpendapat bahwa keadilan bertolak dari
konsep yang berakar dari kesadaran ke-Tuhan-an (taqwa) sehingga keadilan dalam Al Quran

mempunyai implikasi terhadap tanggungjawab moral yang meliputi:
1. keadilan hukum yang menempatkan secara formal semua orang sama di hadapan hukum
dimana keadilan yang diterapkan adalah keadilan yang berimbang antara hak dan
kewajiban;

2. keadilan sosial ekonomi yang menekankan persamaan manusia (egalitarianisme) dan
menghindarkan segala bentuk kepincangan sosial yang berpangkal dari kepincangan
ekonomi;

3. keadilan dalam hubungan antar golongan yang memberikan peluang untuk hidup
berdampingan secara damai dan bersahabat.
Pengutamaan ganti kerugian dalam bentuk uang yang tidak diikuti dengan pendam-
pingan pasca pengadaan tanah dan kegiatan pemulihan kondisi sosial ekonomi warga

terdampak berpotensi menimbulkan kepincangan baik kepincangan sosial maupun ekonomi.
Sumardjono (2009) menyebutkan bahwa tersedianya prasarana membawa akibat terhadap
peningkatan harga tanah, dengan akibat lebih jauh bahwa hanya mereka yang mempunyai
akses modal kuat yang dapat menguasai tanah-tanah tersebut dan apabila hal itu tidak

dibatasi, maka mereka akan cenderung menggunakannya untuk tujuan spekulatif ketimbang
produktif. Dalam kasus pengadaan tanah JJLS, ketidakhadiran Negara dalam bentuk regulasi
pasca pengadaan tanah dan pemberian kompensasi berbentuk uang tunai tanpa diikuti

dengan pendampingan dan pemberdayaan dalam proses pemulihan kondisi sosial ekonomi
warga terdampak menjadikan warga terdampak harus bersaing dengan para spekulan tanah
dan para pemilik modal dalam usaha mencari tanah pengganti maupun dalam usaha
pemulihan kondisi sosial ekonomi pasca pengadaan tanah. Bagi sebagian besar warga terkena

proyek pembebasan lahan, tetap tinggal di sekitar lokasi pembebasan lahan merupakan
pilihan utama untuk mempertahankan nilai-nilai sosial dan ikatan psikologisnya dengan
tanah yang telah dilepaskan. Namun pilihan tersebut berhadapan degan sulitnya mencari

tanah penganti karena harganya yang tak terkendali. Di sisi lain, terbangunnya infrastruktur
menjadi magnet tersendiri bagi para spekulan dan pemilik modal (swasta) untuk