Page 398 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

390 Prosiding Seminar: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya

masyarakat masih mengakui dan menjalankan sistem administrasi pertanahan secara
tradisional seperti adanya Hak Anggaduh, kekancingan, hak turun-temurun, dll. Hal
tersebutlah yang kemudian memunculkan konflik.
Konflik karena adanya perbedaan antara bukti legal formal dengan kenyataan di

lapangan seperti yang terjadi dalam kasus pengadaan tanah JJLS DIY, menurut Sumarto
(2010) disebut sebagai konflik data. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa konflik data,
disebabkan karena informasi yang tidak lengkap, informasi yang keliru, pendapat yang

berbeda tentang hal-hal yang relevan, interpretasi data yang berbeda, dan perbedaan pro-
sedur penilaian. Ketidaksinkronan data ini disebabkan karena lemahnya sistem administrasi
pertanahan. Menurut Sutaryono (2010), pembangunan data pertanahan dalam bentuk
informasi pertanahan idealnya mirip dengan pembangunan data kependudukan. Dalam

masalah kependudukan, yaitu sensus penduduk bertujuan mengetahui jumlah penduduk
dalam berbagai klasifikasinya. Dan diadakan setiap lima tahun sekali, untuk mengetahui
perkembangannya disertai tata buku perubahan hariannya. Dalam administrasi pertanahan
harusnya mampu menyajikan jumlah bidang tanah dalam berbagai klasifikasinya, serta

menyajikan perubahan hariannya. Karena begitu seorang anak lahir telah melahirkan ke-
adaan bidang tanah mengalami perubahan. Bagian ini adalah termasuk dalam fung-
si/infrastruktur informasi pertanahan. Namun demikian, dalam implementasinya, belum

semua bidang tanah di Indonesia terdaftar dalam sistem administrasi pertanahan kita.
Bahkan, yang sudah terdaftar pun masih berkonflik karena data-data administrasi
pertanahan sekarang masih berupa data tunggal yang belum terkoneksi dengan informasi
lain, serta belum menyajikan data yang up to date sesuai dengan kondisi lapangan.

B. Ketidaksetaraan Proses Komunikasi dan Informasi yang Menyebabkan
Resistensi dari Masyarakat
Permasalahan informasi komunikasi yang menyebabkan resistensi masyarakat terhadap

proyek pembebasan lahan muncul sebagai akibat belum ditempatkannya masyarakat secara
setara dalam setiap tahapan pengadaan tanah. Informasi yang kurang transparan dan metode
musyawarah satu arah memposisikan masyarakat sebagai pihak yang subordinat, sebagai

korban kebijakan yang tidak memiliki posisi tawar, karena pilihan yang ada hanya menerima
atau menolak melalui pengadilan. Sementara partisipasi masyarakat dalam perencanaan
masih sangat terbatas. Ketiadaan petunjuk teknis penyelenggaraan sosialisasi, konsultasi
publik dan musyawarah menjadikan para pelaksana pengadaan tanah menggunakan cara-

cara termudah yang dinilai paling efisien dalam hal waktu karena adanya pembatasan waktu
pada setiap tahapan dalam pengadaan tanah.