Page 397 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

Titin Rohayati, Suryanto, Gunung Radjiman: Permasalahan Pengadaan Tanah pada ... 389

diatas tanah SG/PAG terdapat penggarapan/pemanfaatan lahan oleh masyarakat, baik
dengan Hak Anggaduh maupun tidak. Apakah dapat dibenarkan jika diserahkan sepenuhnya
kepada pihak Kasultanan/Pakulaman? bagaimana proses verifikasi pemberian ganti kerugian
tersebut kepada masyarakat penggarap? Sementara status tanah tersebut adalah tanah hak

milik, bukan termasuk dalam kategori tanah ulayat maupun tanah adat, sehingga tidak tun-
duk pada aturan terkait tanah ulayat mapun tanah adat.
Sementara itu, Permasalahan tentang tanah tutupan di Kabupaten Bantul muncul

manakala penguasaan tanah oleh warga masyarakat dilakukan berdasarkan hak turun-
temurun, meskipun tidak dilakukan atas dasar kepemilikan alas hak secara legal formal. Hal
tersebut sebenarnya tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 20 Jo. Pasal 6 UUPA yang
telah mengatur hak milik atas tanah yaitu hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang

dapat dipunyai orang atas tanah. Istilah turun-temurun inilah yang dijadikan patokan oleh
beberapa masyarakat pedesaan tanpa memperhatikan lebih jauh arti penting kepastian hak
atas tanah berupa sertipikat. Namun, dalam implementasinya, pelaksana pengadaan tanah
tidak melihat pada peraturan tersebut dan lebih berpegang pada peraturan formal yang

menurut pelaksana lebih menjamin kepastian hukum. Adanya ketidaktertiban dalam pera-
turan administrasi pertanahan berakibat pada konflik kepemilikan tanah, sehingga penen-
tuan pihak yang berhak menjadi berlarut-larut sehingga hadirnya peraturan (birokrasi)

dalam praktiknya justru banyak menimbulkan inefisiensi. Menjadi sebuah paradoks, seharus-
nya dengan adanya peraturan sebuah kegiatan menjadi efisien tapi ternyata setelah diterap-
kan menjadi kendala karena adanya pertentangan antar peraturan terkait pertanahan. Hal
tersebut seperti yang dijelaskan dalam teori birokrasi Max Webber sebagai iron cage, dimana

hadirnya birokrasi justru menjadikan ketidakefektifan suatu komunitas (negara). Menurut
Max Weber, suatu komunitas, yang dalam pembahasan penelitian ini termasuk negara akan
menjadi sebuah komunitas yang rasional bila ada sebuah birokrasi yang dapat mengatur
individu-individu yang ada dalam komunitas tersebut. Max Weber berfikir tentang konsep

birokrasi (Bereaucracy) yaitu sebuah organisasi yang ideal, dengan tujuan yang rasional, serta
sangat efisien yang didasarkan atas prinsip-prinsip yang masuk akal, teratur serta wewenang
formal. Pada dasarnya, tipe ideal birokrasi yang diusung oleh Weber bertujuan ingin meng-

hasilkan efisiensi dalam pengaturan negara. (Lawang, 1986). Namun demikian, pada perkem-
bangannya Max Weber mengkritik realitas atas ketidakefisienan yang terjadi dalam tubuh
birokrasi sendiri, seperti layaknya sangkar besi (iron cage) yang justru membuat suatu insti-
tusi atau komunitas menjadi irasional. Sebagaimana diketahui dari hasil wawancara bahwa

terdapat sistem hukum formal pertanahan di Indonesia berupa peraturan-peraturan terkait
administrasi dan pendaftaran tanah, dimana dalam peraturan tersebut belum mengako-
modasi sistem administrasi pertanahan tradisional yang masih berlaku di Indonesia. Dalam

peraturan pengadaan tanah disebutkan bahwa pihak yang berhak menerima ganti kerugian
harus memiliki bukti atas kepemilikan maupun penguasaan atas tanah secara sah. Di sisi lain