Page 395 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

Titin Rohayati, Suryanto, Gunung Radjiman: Permasalahan Pengadaan Tanah pada ... 387

sudah selesai dilaksanakan maupun sedang dalam proses pelaksanakan, yaitu mulai tahun
2005 s/d. September tahun 2016 dengan lokasi penelitian yang mencakup 3 wilayah
Kabupaten di Provinsi DI. Yogyakarta yaitu Kabupaten Kulon Progo, Bantul dan Gunungkidul
dengan lokus lokasi adalah Desa terdampak proyek pengadaan tanah pembangunan JJLS

yang terbagi atas beberapa segmen pengadaan tanah.

II. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan waktu pelaksanaan serta landasan hukum yang digunakan, proses
pengadaan tanah untuk pembangunan JJLS DIY dapat diklasifikasikan menjadi 2 periode,
yaitu Periode I dilaksanakan tahun 2009-2012 dengan landasan hukum PERPRES No. 36
Tahun 2005 jo. PERPRES No. 65 Tahun 2006, tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum serta Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2007
sebagai peraturan pelaksanaannya, dan Periode II dengan landasan hukum pelaksanaan
pengadaan tanah JJLS di Provinsi DI.Yogyakarta adalah Undang-Undang No. 2 Tahun 2012
tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum beserta peraturan

pelaksanaannya.
Adanya perubahan regulasi sebagai dasar hukum pelaksaan pengadaan tanah JJLS
tersebut, ternyata belum efektif dalam mengurangi konflik yang terjadi dalam proses

pengadaan tanah. Ketidakefektifan tersebut dapat terlihat dengan munculnya fenomena-
fenomena permasalahan dalam proses pengadaan tanah. Dari hasil penelitian, terdapat 3
kategori pemasalahan yang dijumpai dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan
kepentingan umum, yaitu: (1) kendala administrasi pertanahan dalam penentuan pihak yang

berhak menerima ganti kerugian, (2) ketidaksetaraan proses komunikasi dan informasi yang
menyebabkan resistensi dari masyarakat dan (3) kompensasi belum memberikan jaminan
livelihood bagi warga terdampak pengadaan tanah, yang disebabkan oleh 3 hal, yaitu: (1)
Lemahnya sistem administrasi pertanahan, (2) Belum adanya beberapa peraturan yang dapat

mendukung kelancaran dalam pelaksanaan pengadaan tanah, dan (3) Ketiadaan komitmen
pemerintah, dengan hubungan sebagaimana dijelaskan dalam gambar berikut:

Gambar 1. Hubungan Antara Permasalahan dan Penyebab Permasalahan dalam Pengadaan
Tanah (sumber: Peneliti, 2016)