Page 107 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

pertanahan. Namun, keputusan itu sebelum bisa dijalankan sudah
kembali ditarik oleh Kemendagri dengan Keputusan No. 88/1972.
Tadinya keputusan sebelumnya mempertahan keberadaan Kantor
Agraria warisan Kementerian Agraria sebelum 1965, namun dengan
dicabutnya keputusan tersebut, Kantor Agraria di daerah menjadi
Kantor Direktorat Agraria Provinsi, Kantor Sub Direktorat Agraria di
kabupaten/kota. Praktis pola pertanggung jawabannya kepada bupati/
walikota setempat.
Mulai tahun 1974/75 transisi kelembagaan mulai terbentuk secara

rapi di bawah Kemendagri. Melalui Keppres No. 44 dan 45 tahun 1974 jo
Keputusan Mendagri No. 94 tahun 1975, struktur organisasi Direktorat
Jenderal Agraria kembali mengalami perubahan, yakni:

a. Direktorat Tata Guna Tanah
b. Direktorat Landreform
c. Direktorat Pengurusan Hak Atas Tanah
d. Direktorak Pendaftaran Tanah

e. Sekretariat Direktorat Jenderal Agraria

Sementera Direktorat Penelitian dan Pengembangan Pertanahan
dihapus dari struktur kelembagaan. Kemudian di tingkat daerah
berubah lagi namanya sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri No.
133 tahun 1978 menjadi Direktorat Agraria Provinsi dan Kantor Agraria
di tingkat kabupaten/kota.
Pada masa agraria di bawah Kemendagri pasca peristiwa 1965,

sampai tahun 1982 telah dipimpin oleh empat Dirjen: Suyono
(1967-1968); Basuki Racmat (care taker: 1968-1969); Abdurrahman
Setjowibowo (1969-1978); Daryono (1978-1982). Karya terbesar
pada periode ini adalah bidang Tata Guna Tanah, dan Landreform
ala Orde Baru, yakni Transmigrasi. Direktorat Agraria mendukung
penuh program transmigrasi dengan menata dan mengelola bidang
pertanahannya. 89

89 Pertanahan dalam ... Op.Cit., hlm. 36.

76 Kelembagaan