Page 106 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

Pemerintahan Soeharto lewat Menteri Dalam Negeri mencoba
merubah organisasi keagrariaan, lalu mengeluarkan Keputusan
Menteri Dalam Negeri No. UP.1/2/22-4186 1968 yang inti dari putusan
tersebut adalah mengembalikan tugas pokok agraria ke dalam
Kementerian Dalam Negeri. Keputusan itu berkonsekuensi pada
perubahan-perubahan mendasar, walaupun pada periode awal hanya
pusat yang mengalami perubahan, pada level provinsi dan kabupaten
kota belum mengalami perubahan, masih seperti yang lama. Namun
pososi tersebut ternyata menyulitkan kantor-kantor di daerah karena
di pusat berbeda dengan di bawah, sehingga tahun 1970 Presiden
mengeluarkan Keputusan Presiden No. 54/1970, yang diantaranya
dalam keputusan itu muncul organisasi baru yakni Direktorat

Penelitian dan Pengembangan Pertanahan.
Pada masa-masa transisi ini, ada banyak perubahan yang
dikeluarkan oleh Mendagri terkait persoalan agraria, yang pasti
bertahan hanya dua struktur keorganisasian, yakni Pendaftaran dan
Tata Guna Tanah. Dua ini selalu bertahan karena bukan menjadi
bagian dari isu politik pertanahan secara langsung. Artinya Orde
Baru melihat dua kelembagaan ini harus tetap ada apapun nama dan
bentuk lembaganya. Lalu kembali keluar Keputusan Mendagri No.
88
187 dan 188 tahun 1972 yang menyempurnakan struktur organisasi
Direktorat Jenderal Agraria. Dalam keputusan ini, tugas pokok agraria
tampak dikembalikan pada periode sebelum 1965, karena akan menata
persoalan tanah dengan “Merencanakan dan menyelenggarakan segala
usaha dan kegiatan di bidang keagrariaan”. Kalimat ini menunjuk
pada projek besar gagasan UUPA tentang Landreform dan penataan
di bidang pertanahan.

Setelah keputusan itu, kembali Kemendagri mengeluarkan
Keputusan No. 145/1969 untuk mengatur dan menyamakan antara
pusat dan daerah agar bisa sejalan dengan gagasan penataan

88 Tata Guna Tanah tetap eksis sebagai lembaga, bahkan mampu merumuskan Land Use
dengan Seminar Tata Guna Sumber-sumber Alam pada tahun 1967. Lihat hasil-hasl seminar
terbut, “Seminar Tata Guna Sumber-sumber Alam”, Jakarta: Direktorat Land Use, Dirjen Agraria
Kementerian Dalam Negeri, 1967.

Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria 75