Page 330 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia
P. 330

BAB IV




                  GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN












             Penelitian dilaksanakan di 3 (tiga) provinsi yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah
             dan Jawa Barat. Tiap-tiap provinsi terdiri dari 3 (tiga) kantor pertanahan
             yaitu kantor pertanahan tipe A, B, dan C. Di Provinsi Jawa Timur, lokasi
             penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri (tipe A), Kantor
             Pertanahan Kabupaten Ngawi (tipe B), dan Kantor Pertanahan Kabupaten
             Ponorogo (tipe C). Di Provinsi Jawa Tengah di Kantor  Pertanahan
             Kabupaten Sragen (tipe A), Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali (tipe
             B, dan Kantor Pertanahan Kota Magelang (tipe C). Di Provinsi Jawa
             Barat di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor (tipe A), Kantor Pertanahan
             Kabupaten Subang (tipe B), dan Kantor Pertanahan Kota Cirebon (tipe C).
                   Secara umum kebutuhan sumberdaya manusia (SDM) berbanding
             lurus dengan volume pekerjaan yang ada di kantor pertanahan. Kebutuhan
             ini berbeda-beda tergantung dari volume pekerjaan yang ada. Secara logika
             kalau dilihat dari segi kuantitasnya, kebutuhan SDM ini tentunya sama
             atau paling tidak hampir sama apabila didasarkan pada tipologi kantor
             pertanahan. Pada kantor pertanahan tipe A di suatu provinsi, tentunya akan
             sama atau hampir sama dengan kebutuhan SDM di  kantor pertanahan tipe
             A di provinsi lain. Demikian pula di kantor pertanahan tipe B dan C. Pada
             kenyataannya, kebutuhan SDM ini ternyata berbeda-beda meskipun pada
             kantor pertanahan yang mempunyai tipologi yang sama.
                   Secara umum jenis pekerjaan di kantor pertanahan adalah sama
             yaitu melayani masyarakat di bidang pertanahan termasuk melaksanakan
             legalisasi aset tanah. Menurut Perkaban No.1 Tahun 2010 tentang Standar
             Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan, pelayanan pertanahan dikelompokan




                                                                             299
   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335