Page 331 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia
P. 331

menjadi 6 kelompok yaitu Pelayanan Pendafataran Tanah Pertama Kali,
            Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah, Pelayanan Pencatatan
            dan Informasi Pertanahan, Pelayanan Pengukuran Bidang Tanah, Pelayanan
            Pengaturan dan Penataan Pertanahan, dan Pelayanan Pengaduan. Keenam
            jenis pelayanan ini kewenangan penanganannya terbagi ke dalam 6 seksi dan
            sub bagian tata usaha yaitu Sub Bagian Tata Usaha (TU), Seksi Pengukuran
            dan Pemetaan (SPP), Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (HTPT),
            Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan (PPP), Seksi Pengendalian
            Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPPM), dan Seksi Sengketa
            Konflik dan Perkara (SKP).
                 Volume pekerjaan yang ada di tiap-tiap kantor pertanahan tidak sama.
            Hal ini tergantung dari tipe kantor pertanahan apakah termasuk kantor
            pertanahan tipe A, Bdan C. Kantor pertanahan tipe A seharusnya volume
            pekerjaannya lebih banyak dari pada Tipe B, dan kantor pertanahan tipe B
            seharusnya volume pekerjaannya lebih banyak dari pada tipe C. Selain itu
            keberadaan volume pekerjaan di kantor pertanahan juga tidak terlepas dari
            keaktifan masing-masing kepala kantor dalam hal menciptakan pekerjaan
            pelayanan pertanahan di daerah (dana APBD), di samping pekerjaan
            pelayanan pertanahan yang berasal dari pusat (dana APBN). Semakin aktif
            kepala kantor bisa menciptakan pekerjaan pelayanan pertanahan di daerah,
            biasanya semakin sibuk kantor pertanahan tersebut dalam melakukan
            pelayanan pertanahan.



            A.   Kondisi Kantor Pertanahan Tipe A, B, dan C di Provinsi Jawa Timur

            1.   Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri (Tipe A)
                 Ada dua indikator bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri
            kekurangan jumlah pegawai. Indikator pertama adalah banyaknya jumlah
            pegawai tidak tetap (PTT). Saat ini jumlah PTT di Kantor Pertanahan
            Kabupaten Kediri ada 41 Orang. Jumlah Pegawai (PNS) nya ada 60 orang
            baik pejabat strukutural maupun pejabat fungsional umum. Berdasarkan
            SK Kakanwil BPN Provinsi Jawa Timur Nomor 363/2-35/XII/2013
            tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional
            Umum di Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri tanggal 23 Desember
            2013, jumlah pejabat fungsional umum yang ada dalam lampiran SK
            tersebut ada 41 orang, ditambah pejabat struktural 21 orang. Namun seiring




            300      Kelembagaan
   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336