Page 356 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia
P. 356

- Seksi PPPM              6             2 Org.D1, 4 Org.S1
                     - Seksi SKP               5            2 Org.SMA, 3 Org.S1
                           Total              61
                1.           2                3                    4
                2.   Kabupaten Boyolali :
                     - Subag Tata Usaha       13          4 Org.SMA, 9 Org.D4/S1
                     - Seksi SPP              24           20 Org.D1/D3, 4 Org.S1
                     - Seksi HTPT             21           16 Org.SMA, 5 Org.S1
                     - Seksi PPP               6             5 Org.SMA, 1 Org.S1
                     - Seksi PPPM              4              2 Org.D3, 2 Org.S1
                     - Seksi SKP               3                  3 Org.S1
                     Total                    71
                3.   Kabupaten Subang :
                     - Subag Tata Usaha       16           Tidak ada data kualifikasi
                     - Seksi SPP              17           Tidak ada data kualifikasi
                     - Seksi HTPT             22           Tidak ada data kualifikasi
                     - Seksi PPP               6           Tidak ada data kualifikasi
                     - Seksi PPPM              6           Tidak ada data kualifikasi
                     - Seksi SKP               8           Tidak ada data kualifikasi
                     Total                    75

             Sumber : Data Primer 2014

                   Seperti halnya yang terjadi di kantor pertanahan tipe A, di kantor
             pertanahan tipe B juga kuantitas dan kualitas SDM nya variatif sekali. Hal
             ini disebabkan karena jenis dan volume pekerjaan di masing-masing kantor
             pertanahan tidak sama. Kegiatan atau pekerjaan di kantor pertanahan
             tidak hanya melakukan pelayanan seperti yang tercantum dalam Perkaban
             Nomor 1 Tahun 2010 saja tetapi kadang-kadang terdapat kegiatan yang
             terkait dengan pertanahan yang tidak termasuk dalam kegiatan rutin tetapi
             kegiatan yang dilakukan atas kerjasama dengan pihak-pihak lain seperti
             dengan Pemerintah Daerah yang menggunakan dana APBD.















                     Analisis Kebutuhan Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tipologi...  325
   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361