Page 450 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

PENGANTAR PENULIS

Penelitian ini mengkaji berbagai konsep hak penguasaan atas tanah
masyarakat hukum adat dan bentuk yang tersedia di dalam mengakui dan
melindungi hak atas tanah tersebut terutama di dalam kawasan hutan.
Penelitian ini dilatarbelakangi lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi
atas perkara nomor 35/PUU-X/2012 (dikenal sebagai Putusan MK 35)
yang melakukan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan. Peneliti ingin mengetahui lebih lanjut kepastian
hukum dan hak masyarakat hukum adat mengakses tanah secara formal
melalui proses pendaftaran tanah terhadap hutan adat di dalam kawasan
hutan.
Laporan ini merupakan bagian dari hasil Penelitian Sistematis STPN
2014, oleh sebab itu kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan
yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), Dr. Oloan
Sitorus
2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STPN,
Dr. Sutaryono
3. Prof. Dr. Achmad Sodiki sebagai pembimbing penelitian,
4. Myrna Safitri, Ph.D. dan Noer Fauzi Rachman, Ph.D. selaku steering
committee yang telah memberikan masukan pada draft laporan,
5. Kawan-kawan di Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
STPN (Ibu Sabatari, Pak Sugi, Mbak Wulan, Mas Nazir, Mbak
Widhi) yang telah memfasilitasi dan membantu proses penelitian
multipihak ini,

419