Page 455 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

negara yang dinyatakan secara sepihak bernafaskan “domain verklaring”
dalam kenyataannya masih diikuti oleh Kementerian Kehutanan. Padahal
penguasaan secara sepihak atas tanah adat dengan sistem semacam inilah
justru yang telah dinyatakan sebagai melanggar konstitusi oleh Mahkamah
Konstitusi melalui Putusan MK 35 tersebut. Peraturan tersebut mempersulit
masyarakat adat untuk mendapatkan hak konstitusional atas wilayah
mereka. Singkatnya, peraturan tersebut bertentangan dengan semangat
yang ada dalam Putusan MK 35 .
5
Adapun respon Badan Pertanahan Nasional RI yang sementara
ini ada didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN
Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat
Masyarakat Hukum Adat. Intinya adalah pada keberadaan masyarakat
hukum adat, yang menurut Permen ini ditetapkan dengan peraturan
daerah. Beberapa pasal Permen Agraria tahun 1999 ini masih senafas dengan
UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yakni tentang pengakuan
eksistensi masyarakat hukum adat, tanah dan wilayah ulayat, tatanan
hukum adat dan kelembagaannya dengan syarat-syarat tertentu yang sulit
dipenuhi oleh masyarakat adat .
6
Selain hal itu, terdapat beberapa langkah lanjutan yang perlu
disikapi oleh BPN RI. Tanah hutan adat yang telah dikeluarkan dari
hutan negara memerlukan pengakuan dan perlindungan hukum serta
pendaftarannya. Sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 19 UUPA
terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah dan Peraturan Menteri negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Jika
mengikuti mekanisme dan prosedur peraturan di atas, maka tanah adat atau
yang didefiniskan sebagai tanah ulayat dapat didaftarkan dalam kegiatan
‘pendaftaran tanah pertama kali’ harus melalui ‘pembuktian hak’ dan

5 Yance Arizona, “Dibutuhkan Pengakuan Hukum Terintegrasi: Kajian Hukum Penerapan
Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor
10 Tahun 2012 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat di Kabupaten
Malinau”, dalam Wacana edisi 33, tahun XVI, 2014, hlm. 143–165.
6 Kajian kritis mengenai Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999
ini lihat, Siti Rachma Mary, Y. Arizona, dan N. Firmansyah, “Kajian Kritis atas Peraturan Menteri
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian
Permasalahan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.” Kertas Kerja Epistema Institute No.01/2012.
Jakarta: Epistema Institute.

424 Hubungan Keagrariaan