Page 738 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia
P. 738

Subjek agraria dalam hal ini adalah pihak-pihak yang terlibat
                                      Komunitas

             langsung dengan sumber-sumber agraria, sementara objek agraria
             merupakan sumber-sumber agraria yang terdiri dari: tanah, perairan,
             hutan, tambang dan ruang di atas bumi dan air (udara). Obyek-obyek
                                     Sumber-sumber
             kajian agraria/pertanahan tersebut diatas membawa konsekuensi

             empiris terhadap rancangan metode ilmiah dan tools yang akan

             digunakan dalam penelitian. Sudut pandang kajian dari aspek fisik/
                  Pemerintah
                                                           Swasta

             teknis, aspek hukum dan administrasi, dan aspek sosial terhadap
             obyek-obyek kajian agraria/pertanahan di atas membawa konsekuensi
 Keterangan:   terhadap metode ilmiah dan tools yang diperlukan.
                          Hubungan teknis agraria (kerja)
                          Hubungan sosial agraria
                       Gambar. 9. Aspek-Aspek Dalam Studi Agraria



                                          fisik/teknis/
                                           spasial


                                                        hukum dan
                              sosial                   administrasi



                                            studi
                                           agraria





                   Selain istilah agraria, konsep lain yang sering muncul adalah
             ‘pertanahan’. Secara Umum, pertanahan adalah hal-hal yang
             bersangkut-paut dengan tanah dari segi penguasaan, pemilikan,
             penggunaan dan pemanfaatannya. Istilah pertanahan secara luas
             berkembang sejak dibentuk Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada
             tahun 1988 yaitu lembaga Pemerintah Non-Departemen (LPND) yang
             bertugas mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan
             berdasarkan UUPA maupun Peraturan Perundangan lainnya.
             Berdasarkan konsep ini, pengertian bersangkut paut tersebut merujuk




                               Merancang Metode Penelitian Agraria Lintas Disiplin  707
   733   734   735   736   737   738   739   740   741   742   743