Page 169 - Kebijakan Reforma Agraria di Era SBY

level atas sampai bawah. Temuan ketiga menampakkan bahwa
perumusan kebijakan dan implementasi reforma agraria justru
berimplikasi buruk bagi petani.
Ketiga temuan di atas, meneguhkan tesis dalam penelitian
ini bahwa terdapat incompatibility/ketidaksesuaian antara
kebijakan teknokrasi pemerintah dengan artikulasi kepentingan
rakyat. Reforma Agraria yang pengertiannya Landreform Plus
tereduksi hanya sekedar bagi-bagi tanah saja, tidak berbeda sama
sekali dengan konsep landrefom pada masa lalu. Faktor ini terjadi
karena lingkungan politik yang makin dangkal oleh karena cara
pandang politik populis pada saat itu.
Refleksi Teoritis

Dalam konteks global, buku ini memperkuat sinyalemen
bahwa pasca-1970, reforma agraria yang dijalankan adalah
reforma agraria yang menghadapkan petani penggarap dengan
tanah negara, bukan dengan tuan tanah (Fauzi, 2017). Yang
sedikit membedakan adalah redistribusi yang dilakukan atas
tanah negara ternyata memunculkan tuan tanah baru, yakni para
pembeli lahan. Di masa yang akan datang, bisa saja reakumulasi
tanah tersebut kembali menjadi objek reforma agraria. Suatu
penelitian lanjutan yang juga menarik dibahas di masa yang akan
datang.
Buku ini juga meneguhkan pentingnya pelaksanaan land

reform plus atau reforma agraria bukan hanya membagi lahan,
tetapi juga bagian dari transformasi masyarakat (Ladejinsky,
1964; Feder 1965; Wiradi, 2009, White & Borras, 2014). Namun
demikian, land reform plus atau reforma agraria tersebut tidak
boleh hanya berhenti pada jargon apalagi untuk kepentingan

152 Kebijakan Reforma Agraria di Era Susilo Bambang Yudhoyono