Page 171 - Kebijakan Reforma Agraria di Era SBY
P. 171

Buku  ini  juga  diperkaya  dengan  analisis  bahwa  pemikiran
          dan  tindakan  tidak  hanya  dipengaruhi  salah  satu  faktor,  tetapi
          juga ragam faktor yang saling menguatkan sekaligus juga dapat
          melemahkan karena adanya keterbatasan dari tiap-tiap aktor. Hal
          inilah yang diharapkan menjadi pertimbangan pemerintah dalam
          membangun desain kebijakan dan implementasi reforma agraria.
          Dalam konteks kontribusi untuk ilmu administrasi dan kebijakan
          publik,  disertasi  ini  dapat  menyumbang  pada  penggunaan
          perspektif  kritis,  diskursus  ideologi  dalam  administrasi  publik,
          lintas  disiplin  ilmu,  dan  kajian  dalam  ilmu  administrasi  di
          mana selama ini masih banyak yang menggunakan pendekatan
          normatif, administratif, dan kajian yang hanya melihat pada sisi
          birokrasi negara.

             Buku  ini  memperlihatkan  beberapa  hal  yang  penting
          menjadi  pertimbangan  dalam  merumuskan  kebijakan  dan
          mengimplementasikan  reforma  agraria.  Beberapa  hal  penting
          tersebut  antara  lain:  pertama,  konsep  Reforma  Agraria  harus
          diwujudkan  dalam  bentuk  land reform plus.  Hal  ini  untuk
          memastikan  bahwa  petani  dapat  mengelola  tanah  yang
          diredistribusi  dan  mendapatkan  hasil  yang  maksimal  sehingga
          dapat  membuat  peningkatan  kesejahteraan  bagi  petani.  Di
          mana pada akhirnya akan terjadi perubahan relasi/transformasi
          bagi  petani.  Kedua,  model  redistribusi  yang  diberikan  harus
          betul-betul  mempertimbangkan  kapasitas  petani.  Keberadaan
          kompensasi  saat  redistribusi  petani  di  Cipari  pada  gilirannya
          memberatkan petani dan kemudian berdampak reforma agraria
          yang dijalankan di Cipari justru berimplikasi buruk bagi petani.
          Ketiga, Proses perumusan kebijakan dan implementasi reforma
          agraria  harus  bersifat  inklusif  dengan  melibatkan  para  aktor.
          Semua  aktor  yang  berada  di  masyarakat,  pemerintah,  maupun


        154   Kebijakan Reforma Agraria di Era Susilo Bambang Yudhoyono
   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176