Page 50 - 60 Tahun UUPA dan Generasi Muda Agraria yang Maju, Modern, dan Inovatif

Salah satu indikator keberhasilan transformasi digital
dengan pemanfaatan big data dalam hal pelayanan pertanahan
dan tata ruang adalah menyelesaikan berbagai permasalahan
yang kompleks di bidang pertanahan. Namun realitanya tidak
demikian, berdasarkan data Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional, menyebutkan bahwa di tahun
2018 masihterdapat 6.071 kasus sengketa tanah yang sifatnya
antar perorangan, 2.866 kasus sengketa tanah antara masyarakat
dengan pemerintah dan 66 kasus sengketa tanah antar kelompok
masyarakat. Sedangkan ditahun 2019 meningkat dengan jumlah
permasalahan tanah di Indonesia berada diangka 8.959 kasus
yang meliputi sengketa, konflik, dan perkara. Dari total 8.959
kasus, 56% dari jumlah konflik tersebut merupakan konflik antar
masyarakat (Kompas:2019).

Ironis ketika Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang menitikberatkan
transformasi digital sebagai pilar utamanya, namun masih belum
dapat menyelesaikan berbagai permasalahan di atas. Sehingga
perlu ditinjau dan dianalisis kembali faktor yang sebenarnya
menjadi penyebab permasalahan tanah di masyarakat.

Pertama, kami menilai bahwa masih kurangnya pengetahuan
masyarakat dalam urusan pertanahan. Pengetahuan masyarakat
masih dalam kategori awam ketika dihadapkan terkait urusan
hak dalam hukum tanah; hak milik, hak guna – usaha, hak guna
– bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, dan hak
jaminan/tanggungan atas tanah, serta berbagai hukum lainnya;
hukum tanah adat, pewarisan tanah dan kepemilikan tanah. Ketika
pengetahuan masyarakat masih dangkal akan hal ini, mereka
mengambil langkah konflik dalam menyelasaikan permasalahan

Pemanfaatan Big Data Menuju Transformasi Digital Pelayanan Pertanahan dan Ruang 31