Page 102 - Himpunan Policy Brief: Permasalahan dan Kebijakan Agraria Pertanahan dan Tata ruang di Indonesia

Permasalahan dan Kebijakan Agraria, Pertanahan, dan Tata Ruang di Indonesia 93

Hambatan-hambatan yang Dihadapi Dalam Pensertipifikatan Tanah Adat
Dengan telah meningkatnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya sertifikat tanah,
maka anggota masyarakat untuk meminta penegasan hak serta sertifikat hak atas tanah.
Pensertifikatan tanah adat tidaklah senantiasa berjalan lancar, kadang menghadapi hambatan
hambatan antara lain:
1. Hambatan utama tidak adanya bukti penegasan dan pemilikan tanah secara tertulis;
2. Hambatan kedua sulitnya yang bersangkutan untuk mendapatkan surat pernyataan

pengakuan hak dan pemilikan tanah yang harus disetujui dan dikuatkan oleh ahli waris,
mamak kepala waris, penghulu suku, KAN, Kepala Kelurahan/Kepala Desa dan kepala
kecamatan setempat;
3. Adanya gugatan-gugatan dari sementara pihak, baik datangnya dari anggota kaum sendiri

maupun dari anggota masyarakat lainnya yang pada pokoknya tidak menghendaki
disertifikatkan tanah tersebut.
Para pemangku Adat (Nagari, Kaum dan Suku) ada kekhawatiran akan kehilangan
kewenangan dan penghasilan dari aspek kelembagaan adat, karena tanah mejadi milik
individualisasi (perorangan). Para Anggota Kaum atau Suku ada kehkawatiran juga kalau
disertipikatan atas nama mamak Kepala Waris, karena tidak semua Mamak Kepala waris

memegang amanah untuk mengelola Tanah Ulayat Nagari. Surat Bukti Kepemilikan Tanah
Ulayat dan tanah Perorangan sebagai data yuridis yang akan didaftar sebagai objek PTSL
diperlukan penelitian secara mendalam terkait dengan Silsilah atau Ranji (Kepala Nagari, Suku
dan Kaum) harus semua menanda tangani /menyetujui untuk diproses secara individu.

Gambar 2: Contoh Surat Keterangan Bukti Kepemilikan Tanah berdasarkan Ranji/Sisilah
menurut Hukum Adat.

Eksistensi MHA memiliki pengaruh signifikan terhadap pelaksanaan PTSL di Sumatera

Barat. Kondisi ini dibuktikan dengan ketidaktercapaian pelaksanaan PTSL pada beberapa