Page 99 - Himpunan Policy Brief: Permasalahan dan Kebijakan Agraria Pertanahan dan Tata ruang di Indonesia
P. 99
90 Himpunan Policy Brief
Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak
Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam
Kawasan Tertentu;
Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 12 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap;
Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN RI No. 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan
Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah;
Keputusan Menteri ATR/KBPN No.10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal
Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan
Tertentu;
Keputusan Menteri ATR/Ka.BPN No. 276/KEP-19.2/X/2017 tentang Penunjukan Desa Pakraman
di Provinsi Bali Sebagai Subyek Hak Kepemilikan Bersama (Komunal) atas Tanah;
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman, jo. Peraturan
Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Desa Pakraman.
