Page 95 - Himpunan Policy Brief: Permasalahan dan Kebijakan Agraria Pertanahan dan Tata ruang di Indonesia

86 Himpunan Policy Brief

Ketiga, terdapat variasi penulisan subyek hak, pada halaman Pendaftaran Pertama kolom
f) Nama Pemegang Hak, dalam buku tanah dan sertipikat yaitu:
a. untuk Tanah Pekarangan Desa ditulis: “nama krama yang menggarap, diikuti kata: “KRAMA
PENGAREP” serta nama dan kedudukan desa pakraman”; lihat Gambar 2.
b. untuk Tanah Ayahan Desa ditulis: “nama desa pakraman dan kedudukan desa pakraman”;
c. untuk Tanah Pura ditulis: “nama Pura dan nama desa pakraman”.

Tanah Druwe Desa Sebagai: Warisan Budaya dan Perekat Kesatuan Adat di Bangli
1. Druwe Desa sebagai Warisan Budaya yang Patut Dilestarikan
Bali dikenal memiliki kekayaan budaya dengan segala keanekaragaman serta
keunikannya, salah satunya berupa sistem pengorganisasian masyarakat, yaitu terdapat

desa/kelurahan bentukan Pemerintah yang disebut desa dinas, disamping persekutuan hukum
adat yang disebut desa pakraman. Setiap desa pakraman memiliki tiga unsur yang tidak
terpisahkan yaitu: Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan. Aspek Parahyangan menyangkut
nilai-nilai sosial religius berwujud fisik seperti bangunan suci pura. Dilihat dari
kepemilikannya, pura dimiliki oleh kelompok pemaksan, milik desa pakraman, milik kelompok
profesi tertentu (subak, pedagang di pasar, atau nelayan), dan milik masyarakat umum.

Pemeliharaan dan perawatan kebersihan dan kesucian pura dilakukan oleh pangempon secara
insidentil melalui kewajiban ngayah dalam wujud kerja bakti bersih lingkungan atau ngayah
dalam bentuk iuran (urunan/punia), sebagai imbalan hak untuk menggunakan/memanfaatkan
tanah milik desa pakraman.
Aspek Pawongan merupakan nilai-nilai (norma, etika, struktur sosial, stratifikasi sosial,

prilaku, dan sistem ekonomi) terkait orang-orang atau krama yang beragama Hindu dalam desa
pakraman. Krama desa/banjar pakraman yang berada di wilayahnya serta bertanggung jawab
terhadap pemeliharaan, perawatan, dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan upacara di
kahyangan/pura tersebut. Ketentuan krama lebih lanjut diatur dalam awig-awig setiap desa
pakraman. Krama terdiri dari: a) Krama Ngarep, b) Krama Batan Paha, c) Krama Tapukan, d)
Bala Angkep, dan e) Sekaa Teruna.

Aspek Plemahan menyangkut ruang atau tanah, sumberdaya air, hewan, tumbuhan dan
kondisi lingkungannya, merupakan wilayah desa berupa tanah druwe desa dan karang guna
kaya. Kepemilikan tanah yang bernuansa kebiasaan masyarakat di Bali terus menerus, dari
masa lalu hingga kini, melahirkan regulasi lokal tanah Druwe desa yang dimiliki oleh
komunitas masyarakat adat secara kolektif. Berdasarkan status dan fungsinya, Druwe Desa

dikategorikan menjadi: a) Tanah Pekarangan Desa (PkD); b) Tanah Ayahan Desa (AyDs); c)
Tanah Pura (laba pura dan bangunan pura); dan d) Tanah Druwe Desa (arti sempit).
Desa Pakraman dan tanah druwe desa, sebagai warisan budaya merupakan kekayaan
budaya yang mempunyai nilai penting bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu
pengetahuan dan kebudayaan dalam kerangka memupuk kepribadian masyarakat dan bangsa.
Agar kekayaan warisan budaya tersebut tidak semakin terdegradasi karena perubahan sosial,

kondisi sosial dan ekonomi, perlu pengelolaan secara proaktif. Hak ulayat merupakan hak