Page 93 - Himpunan Policy Brief: Permasalahan dan Kebijakan Agraria Pertanahan dan Tata ruang di Indonesia

84 Himpunan Policy Brief

dilanjutkan dengan kegiatan pendaftaran haknya oleh Ketua Panitia Ajudikasi berdasarkan
pelimpahan kewenangan sebagaimana Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli
No. 57/Kep.51.06/V/17. Dalam PTSL ini, Ketua Panitia Ajudikasi: 1) mengutamakan target
sertipikat; 2) menerbitkan sertipikat berdasar penguasaannya; dan 3) tidak ada keseragaman
penulisan subyek hak dalam buku tanah dan sertipikat. Pertama, untuk menuju desa lengkap
seyogyanya dilakukan pengukuran terhadap semua bidang-bidang tanah dalam satu desa yang
telah ditetapkan sebagai lokasi PTSL, agar diperoleh informasi pertanahan yang lengkap

(kategori: K1, K2, K3 dan K4). Namun data menunjukkan sasaran utama PTSL hanya K1,
mengutamakan bidang-bidang tanah yang dapat diterbitkan sertipikat. Sejak awal kegiatan,
yaitu tahapan penetapan lokasi PTSL pada 34 desa dengan target 3525 bidang, dapat diduga
bahwa peserta PTSL akan dipilih dan cenderung sporadis yaitu menyebar dan terbagi secara

tidak merata pada masing-masing desa (34 desa). Berdasarkan dokumen laporan salah satu tim,
terdapat 886 bidang tanah sebagai peserta PTSL lokasinya menyebar pada 12 desa. Peserta
terbanyak terdapat di Desa Awan (275 bidang) dan paling sedikit di Desa Sekaan (3 bidang).
Dari 886 bidang tanah tersebut, hampir semuanya (883 bidang) merupakan kategori K1,
sedangkan sisanya kategori K2 (2 bidang), kategori K3 (1 bidang) dan K4 tidak ada.
Kedua, penerbitan sertipikat berdasar penguasaan tanah. Dalam ketatalaksanaan

pembukuan hak, terhadap satu obyek, subyek dan jenis hak yang sama seharusnya dibukukan
dalam satu buku tanah dan diberi satu nomor hak.

Gambar 1: Contoh Surat Ukur di Desa Pakraman Belancan, Bangli

Hasil penelitian (lihat Gambar 1. Surat Ukur) menunjukan bahwa bidang-bidang tanah
(pekarangan desa) dalam satu desa yang merupakan satu hamparan, dimiliki oleh satu pemilik
(subyeknya sama, yaitu Desa Pakraman Belancan) dan status tanahnya sama yaitu Hak Milik,
namun penerbitan sertipikatnya dipecah berdasarkan bidang-bidang penguasaan oleh krama
masing-masing.