Page 89 - Himpunan Policy Brief: Permasalahan dan Kebijakan Agraria Pertanahan dan Tata ruang di Indonesia

80 Himpunan Policy Brief

1) Keputusan Walikota Solok tanggal 10 juni 2010 Nomor 188.45/274/KPTS/WSL-2010
tentang Penetapan Lokasi Jalan Lingkar Utara Kota Solok;
2) Keputusan Walikota Solok Nomor 188.45-379 Tahun 2014 tanggal 21 Juli 2014 tentang
Penetapan Lokasi Jalan Lingkar Utara Kota Solok;
3) Keputusan Walikota Solok Nomor 188.45-528 Tahun 2016 tentang Perpanjangan
Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Solok;
4) Keputusan Walikota Solok tgl. 6 Juli 2017 Nomor 188.45-467 Tahun 2017 tentang

Perpanjangan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Lingkar Utara
Kota Solok.
- Sampai dengan September 2018 masih terdapat 1 (satu) bidang tanah yang belum
diselesaikan namun tidak dilakukan konsinyasi.

b. Persoalan Tanah Adat sebagai obyek Pengadaan Tanah
1) Dalam hal pemberian ganti kerugian, pembuatan alas hak bagi tanah adat memerlukan
proses yang panjang karena harus disetujui oleh anggota kaum dan penguasa adat dalam
kaum (di Kota Solok disebut dengan Ampek Jinih). Dalam kasus tertentu sebagian
anggota kaum berada di luar kota (di rantau), dan adanya biaya yang relatif besar untuk

memperoleh persetujuan Penguasa Adat;
2) Adanya anggapan dalam alam fikiran masyarakat adat bahwa pensertipikatan tanah tidak
merubah status tanah adat tersebut. Artinya meskipun sebidang tanah ulayat kaum telah
didaftarkan, namun hak anggota kaum yang namanya tertera dalam sertiipikat hanyalah
sebatas ‘pemakai’ atas tanah tersebut. Dengan demikian dalam proses musyawarah dan

pelepasan tanah ulayat tetap melibatkan pihak penguasa adat dan anggota kaum lainnya.

Rekomendasi
1. Untuk menghindari konflik, Otoritas Pertanahan di Provinsi Sumatera Barat perlu
menginisiasi adanya kesepahaman tentang konsepsi tanah ulayat. Atas dasar hal tersebut

ditetapkan mekanisme dan pihak yang berhak menerima ganti rugi dalam pelepasan tanah
ulayat.
2. Otoritas Pertanahan di Tingkat Pusat perlu memahami konsepsi dan aturan tentang Hukum
Tanah Adat yang berlaku pada masing-masing masyarakat adat. Atas dasar hal tersebut
dibuat khusus tentang tata cara pengadaan tanah dimana obyeknya adalah tanah adat.

Referensi
Colombijn, F 2006, Paco-paco Kota Padang. Sejarah sebuah kota di Indonesia pada abad ke-20
dan penggunaan ruang kota, Penerbit Ombak, Padang.