Page 87 - Himpunan Policy Brief: Permasalahan dan Kebijakan Agraria Pertanahan dan Tata ruang di Indonesia

TANAH ADAT SEBAGAI OBYEK PENGADAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN
UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Julius Sembiring (alm.) dan Rakhmat Riyadi

Ringkasan Eksekutif
Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (PTKU) menuntut proses tersedianya tanah
secara cepat. Secara umum, kendala dalam PTKU adalah kesepakatan menentukan besaran
ganti rugi. Secara khusus, kendala lain adalah proses penyelesaian administrasi dalam hal

obyek pengadaan tanah merupakan tanah adat. Hasil penelitian di Kota Solok menunjukkan
ruwetnya riwayat obyek pengadaan tanah akibat administrasi pertanahan yang kurang baik.
Hal tersebut berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari. Selain itu, proses pembuatan
alas hak atas tanah adat memerlukan penataan agar tertib administrasi dan tertib hukum
pertanahan di Sumatera Barat dapat tercapai. Otoritas Pertanahan di Sumatera Barat harus
lebih berfikir aktif dan berperan aktif untuk mencapai tujuan dimaksud.

Latar Belakang
Untuk menjamin terselenggaranya pembangunan untuk kepentingan umum, diperlukan
ketersediaan tanah dan dana yang ketersediaannya dijamin oleh Pemerintah dan/atau
Pemerintah Daerah. Tanah yang tersedia tersebut statusnya dapat bermacam-macam, yaitu

tanah hak, tanah wakaf, tanah adat, atau tanah negara yang dikuasai dengan itikad baik.
Salah satu PTKU yang dilakukan di Provinsi Sumatera Barat adalah pembangunan Jalan
Lingkar Utara Kota Solok (JLUKS) yang sampai saat ini proses pelaksanaannya belum selesai.
Terdapat beberapa kendala dalam pengadaan tanah JLUKS tersebut yang dimulai sejak tahun
1997. Kendala tersebut antara lain faktor pendanaan, status tanah, dan administrasi
pertanahan.

Tanah Ulayat Sebagai Obyek Pengadaan Tanah
UUPA tidak memberikan pengertian dari Tanah Ulayat, namun hanya memberikan
padanan dari Hak Ulayat atau hak-hak yang serupa dengan itu yaitu beschikkingsrecht.
Terlepas dari perdebatan tentang pengertian dan eksistensi hak ulayat, Peraturan Daerah

Sumatera Barat No. 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya; memberikan
pengertian tanah ulayat sebagai bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di
atasnya dan di dalamnya yang diperoleh secara turun temurun dan merupakan hak masyarakat
hukum adat di Provinsi Sumatera Barat. Hukum Adat Minangkabau membagi tanah ulayat
atas: tanah ulayat Rajo, tanah ulayat Nagari, tanah ulayat suku dan tanah ulayat kaum. Dalam
kenyataannya saat ini, tanah ulayat yang masih banyak ditemukan adalah tanah ulayat kaum.