Page 84 - Himpunan Policy Brief: Permasalahan dan Kebijakan Agraria Pertanahan dan Tata ruang di Indonesia

Permasalahan dan Kebijakan Agraria, Pertanahan, dan Tata Ruang di Indonesia 75

kepentingan yang terkait dengan pengadaan tanah ini yang kemudian mendasarri setiap
tahapan proses pengadaan tanah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan pengadaan
tanah. Namun, dalam kenyataannya, pengaturan yang komprehensif dan seimbang hanya
ditujukan pada pengadaan tanah untuk skala besar sementara pengadaan tanah untuk skala
kecil belum menunjukkan adanya pengaturan yang mengarah pada pencapaian keseimbangan
antara kepentingan pembangunan dengan kepentingan masyarakat dan masih jauh dari upaya
pencapaian tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan.

Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 maupun Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015 khususnya untuk pengadaan
tanah skala kecil secara tegas tidak diatur mengenai pelaksanaan konsinyasi akan tetapi dalam
pelaksanaan di lapangan mekanisme konsinyasi diperlukan. Konsinyasi sangat penting untuk

mengatasi adanya kemandekan dalam proses karena adanya ketidak sepakatan kedua belah
pihak.

f. Problem Penyerahan Hasil
Dalam aturan tidak dicantumkan adanya pelepasan hak, sehingga dimungkinkannya
pelepasan yang tidak melalui Kepala Kantor, hal ini akan menimbulkan persoalan. Tentunya

pelepasan selain Kepala Kantor dilakukan di depan notaris, yang dalam hal ini perlu biaya
untuk melaksanakan pelepasan di depan notaris. Padahal untuk beaya di kantor pertanahan 0%.
Seperti kasus di Ciamis, pada proyek pengadaan tanah perluasan gedung DPRD (th 2017),
mereka beranggapan bahwa pelepasan di kantah untuk skala besar sedangkan untuk skala kecil
cukup di notaris. Anggaran untuk pelepasan di notaris, ternyata tidak ada, hal ini tentu akan

menjadi persoalan dikemudian hari. Memang ada peraturan yang mengatur pengadaan tanah
skala kecil, namun untuk mengalihkan dari hak milik menjadi hak pakai tentunya memerlukan
mekanisme pelepasan

Rekomendasi
1. Ada 5 kabupaten/ kota yang mengantisipasi problematika pengadaan tanah skala kecil

dengan membuat peraturan bupati/kota, namun masing masing belum seragam. Sehingga
pelaksanaan pengadaan tanah skala kecil berbeda satu dengan lain. Oleh karena itu perlu
penyeragaman peraturan dan bila perlu ditarik lebih tinggi yaitu dengan peraturan
gubernur. Atau,
2. Mengkaji ulang perpres 148 Tahun 2015 yang mengatur pengadaan tanah skala kecil, dimana

berbagai problematika di atas mengisyaratkan bahwa aturan tersebut sulit untuk diterapkan
pemerintah daerah yang memerlukan tanah. Atau,
3. Meniadakan pengecualian untuk pengadaan tanah skala kecil, sehingga tahapan yang dilalui
sama dengan pengadaan tanah biasa.