Page 80 - Himpunan Policy Brief: Permasalahan dan Kebijakan Agraria Pertanahan dan Tata ruang di Indonesia

Permasalahan dan Kebijakan Agraria, Pertanahan, dan Tata Ruang di Indonesia 71

pengadaan tanah untuk kegiatan pembangunan dengan cara jual beli sebagaimana diatur
dalam Perpres No 40 tahun 2014 serta Pasal 11 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2012
yang menjadikan instansi pemerintah sebagai pemilik tanah sangatlah bertentangan
dengan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan ketentuan Pasal 2 UUPA tahun
1960”.(Litigasi, Vol. 16(1), 2015, 2781-2804).
Oleh karena itu sangat riskan gugatan jika pengadaan tanah skala kecil tidak melibatkan
tim penilai tanah. Sehingga untuk efisiensi dan efektivitas dalam pengadaan tanah skala kecil

perlu diatur mengenai pengadaan jasa penilai pertanahan dengan melalui lelang atau
penunjukan langsung. Seperti dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah untuk ruang
terbuka hijau di Pemerintah Kota Bandung tahun anggaran 2012-2013. Dimana dalam kasus ini
disinyalir ada penggelembungan anggaran dikarenakan pembelian lahan melalui makelar.

Tentunya penggunaan makelar otomatis akan membebankan anggaran Negara untuk fee
makelar. Hal ini tentu tidak akan terjadi jika proses pengadaan tanah tidak dengan proses
pembelian langsung.
Demikian juga yang terjadi di kabupaten Karawang, yaitu dalam pengadaan tanah
Kampong Budaya disinyalir terjadinya mark up pembelian lahannya. Pembelian lahan terlalu
tinggi daripada harga rata-rata lahan di sana.

Dalam Perpres No. 56 Tahun 2017 Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam
Rangka Penyediaan Tanah Untuk Proyek Strategis Nasional. Dimana Penanganan Dampak Sosial
Kemasyarakatan adalah penanganan masalah sosial dalam rangka pemindahan masyarakat yang
menguasai tanah dikarenakan proyek pengadaan tanah pemerintah. Dengan adanya tim
penilaian tanah maka biaya untuk: biaya pembongkaran rumah; mobilisasi; sewarumah; dan

tunjangan kehilangan pendapatan dapat dinilai, sehingga pihak instansi yang memerlukan
tanah memasukan biaya tersebut di atas dalam anggaran, sehingga pertanggung jawab untuk
masalah keuangan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Problem pada Masyarakat sebagai pihak yang berhak
Kendala selanjutnya kepada pihak yang berhak atau masyarakat yang memiliki tanah yang

tanahnya terkena proyek pembangunan skala kecil untuk kepentingan umum, tidak dilakukan
sosialisasi dalam penentuan Lokasi.
Apabila kita persandingkan dengan mekanisme pengadaan tanah skala besar (di atas 5
hektar) penentuan lokasi pengadaan akan ditindak lanjuti dengan pemberitahuan rencana
pembangunan, pendataan awal, dan konsultasi publik.

Pemberitahuan rencana pembangunan, dalam mekanisme ini merupakan mekanisme
yang sangat penting untuk menentukan keselarasan antara pembangunan dengan kepentingan
masyarakat serta menjadi wadah bagi pemerintah untuk mendapatkan persetujuan serta
pemahaman masyarakat sehingga tidak akan menimbulkan penolakan ataupun tindakan lain
yang dapat menghalangi kelak dalam proses pembangunan.
Tanah seluas 5 hektar dalam realitasnya dapat digunakan untuk pembangunan fisik dan

kegiatan yang menimbulkan dampak besar bagi masyarakat, karena tanah seluas 5 hektar masih