Page 81 - Himpunan Policy Brief: Permasalahan dan Kebijakan Agraria Pertanahan dan Tata ruang di Indonesia

72 Himpunan Policy Brief

memungkinkan dimiliki oleh banyak orang yang rentan dengan konflik sehingga pengaturan
pengadaan tanah skala kecil yang tidak mengatur mekanisme perencanaan akan memutuskan
antara tujuan pembangunan dengan peran serta masyarakat. Mekanisme perencanaan dan
persiapan merupakan tahap yang sangat penting karena akan mendukung pemahaman dan
penerimaan masyarakat terhadap pembangunan.
Lebih lanjut, permasalahan mengenai ganti kerugian yang akan diberikan kepada pihak
yang berhak atas tanah juga harus diperhitungkan dengan bijaksana dan seadil-adilnya. Jangan

sampai ganti kerugian yang diberikan membuat kehidupan perekonomian masyarakat yang
menerimanya menjadi menurun, sehingga dampak dari pengadaan tanah kepada pemilik tanah
yang lama malah menjadi tidak menguntungkan. Pihak pemerintah dan appraisal atau penilai
harus memperhitungkan segala variabel-variabel yang dibutuhkan dalam memutuskan besaran

ganti kerugian yang layak dan adil.
Selain itu, sangat diperlukan pelaksanaan musyawarah atau konsultasi publik yang efektif,
dimana seluruh pertimbangan masyarakat dibahas tuntas sehingga tidak ditemukan adanya
kekurang puasan masyarakat akan pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum
tersebut.
Lebih lanjut, dikarenakan UU 2/2012 masih terbilang aturan baru, maka diperlukan

pemahaman mekanisme atau prosedur pengadaan tanah untuk kepentingan umum oleh semua
pihak yang terlibat dalam pengadaan tanah tersebut, terutama pemahaman mengenai aturan
atau ketentuan mengenai tata cara penghitungan ganti kerugian yang ditetapkan oleh appraisal
untuk disosialisasikan kepada semua pihak sehingga diperoleh transparansi tentang nilai ganti
rugi yang diberikan.

c. Problem pada Tim Penilai Harga Tanah
Ada beberapa indikasi yang melemahkan fungsi Tim Penilai Harga Tanah diantaranya
peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Perpres Nomor 56 Tahun 2006.
Tugas untuk melakukan jumlah ganti kerugian juga menjadi salah satu tugas Panitia Pengadaan
Tanah, sehingga Tim Penilai Harga Tanah, hanya berfungsi sebagai lembaga yang memberi

koordinasi saja atau surat penilaiannya hanya menjadi pedoman bagi Panitia Pengadaan Tanah.
Disamping itu, Tim Penilai Haga Tanah merasa berat untuk bekerja berdasarkan
keahliannya masing-masing. Oleh karena pemerintah setempat, telah menentukan juga standar
ganti kerugian yang akan diterima bagi Pemegang Hak Atas Tanah. Atau dengan kata lain,
standar ganti rugi yang akan ditetapkan oleh Tim Penilai Harga Tanah sudah lebih awal

ditetapkan oleh pemerintah setempat.
Dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Harga Tanah setelah melakukan
survey, ternyata jumlah ganti rugi yang ditentukan dalam menggunakan standar ganti rugi
dengan berpedoman pada metode penghitungan penilaian ganti kerugian (seperti metode
lokasi dan metode perbandingan). Nyatanya tidak dijadikan sebagai pedoman bagi Panitia
Pengadaan Tanah dalam melakukan musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan.

Hal tersebut terjadi berdasarkan pengakuan Tim Penilai Harga Tanah, tidak terlalu ambil