Page 76 - Himpunan Policy Brief: Permasalahan dan Kebijakan Agraria Pertanahan dan Tata ruang di Indonesia

Permasalahan dan Kebijakan Agraria, Pertanahan, dan Tata Ruang di Indonesia 67

3. di atas HPL tersebut kemudian diterbitkan HGB atas nama perusahaan swasta yang
menanggung biaya pembebasan tanah;
4. seluruh sertipikat HPL atas nama Pemerintah Kabupaten Belitung tidak ditemukan
keberadaannya;
5. Perusahaan swasta pemegang HGB mengajukan gugatan perdata pada Pemerintah
Kabupaten Belitung;
6. DPRD Kabupaten Belitung memberikan rekomendasi pelepasan HPL;

7. Pemerintah Kabupaten Belitung berdasarkan Mediasi di Pengadilan melakukan
Pelepasan HPL di hadapan Notaris;
8. Otoritas Pertanahan melalui 2 (dua) pejabat Eselon II yang berbeda di Pusat
memberikan pendapat yang berbeda sehubungan dengan pelepasan HPL tersebut,

yaitu:
a. Satu pendapat mengatakan bahwa dengan dilepaskannya HPL maka HGB yang ada
di atasnya juga menjadi hapus;
b. Pendapat lain mengatakan (setelah mendengar keterangan ahli) bahwa pelepasan
HPL tidak mengakibatkan HGB di atasnya menjadi hapus.
9. Setelah dilakukan pelepasan HPL dilakukan penggantian blanko sertipikat HGB, dan

pada blanko yang baru HGB tersebut tertulis tidak lagi di atas HPL, namun HGB di atas
Tanah Negara.
Rangkaian peristiwa tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak
mempunyai kemampuan finansial yang cukup untuk menguasai tanah-tanah yang menjadi
‘miliknya’. Selain itu terdapat kekurangmampuan SDM dalam mengelola administrasi

pertanahan. Di sisi lain, kurangnya koordinasi dan pemahaman tentang Hukum Pertanahan
dari Otoritas Pertanahan baik di tingkat Pusat maupun di daerah mengakibatkan terjadinya
‘kekeliruan’ dalam menerapkan ketentuan terkait dengan Hak Pengelolaan.

Rekomendasi
1. Pemerintah/Pemerintah Daerah perlu diperkuat kapasitasnya untuk mencegah terjadinya

pelepasan HPL ‘milik’ Pemerintah/Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
2. Aparat Pertanahan seyogianya mempunyai pemahaman yang sama tentang persoalan
pertanahan, khususnya dalam menyelesaikan kasus-kasus pertanahan.

Referensi
Brown, D 1996, Land Acquisition: an examination of the principles of law governing the
compulsory acquisition or resumption of land in Australia and New Zealand, Butterworths.
Gunanegara 2006, ‘Pengadaan tanah oleh negara untuk kepentingan umum’, Disertasi,
Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya.