Page 75 - Himpunan Policy Brief: Permasalahan dan Kebijakan Agraria Pertanahan dan Tata ruang di Indonesia

66 Himpunan Policy Brief

Gambar 2: Peta Situasi HGB diatas HPL Pemerintah Kabupaten Belitung

Persoalan mengemuka ketika pada tahun 2012 ketiga Badan Hukum Swasta pemegang
HGB tersebut mengajukan gugatan perdata pada Pemerintah Kabupaten Belitung (Tergugat I)
dan Pemerintah Republik Indonesia cq. Badan Pertanahan Nasional cq. Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Bangka Belitung cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung

(Tergugat II) ke Pengadilan Negeri Tanjung Pandan yang terdaftar dalam perkara
No.18/Pdt.G/2012/PN Tdn. tanggal 14 November 2012. Hasil Mediasi membuat Kesepakatan
Perdamaian antara kedua belah pihak yang intinya adalah (1) Pemerintah Kabupaten Belitung
akan ‘melepaskan’ 19 (sembilan belas) HPL tersebut; (2) Penggugat akan membayar
kompensasi. Sebagai ‘gongnya’, Pemerintah Kabupaten Belitung melepaskan HPL tersebut
sehingga 19 (sembilan belas) HGB dari Perusahaan Swasta tersebut menjadi HGB di atas tanah

Negara.
Sehubungan dengan terbitnya HPL itu, oleh perusahaan swasta yang telah
‘membebaskan’ tanah tersebut dari penduduk setempat pada tahun 2012 diajukan gugatan
perdata ke Pengadilan Negeri Tanjung Pandan. Dalam persidangan, tercapai perdamaian antara
Pemerintah Kabupaten Belitung dengan Penggugat dimana salah satu isi kesepakatan bahwa

Pemerintah Kabupaten Belitung melepaskan HPL-nya menjadi tanah Negara. Tanah Negara
bekas HPL tersebut kemudian menjadi areal pembangunan KEK Tanjung Kelayang dan telah
terbit sertipikat Hak Guna Bangunan pada 3 (tiga) perusahaan pengembang yang merupakan
konsorsium pembangunan KEK Tanjung Kelayang.
Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam Pengadaan Tanah KEK Tanjung
Kelayang tersebut adalah:

1. seluruh biaya ganti rugi dalam ‘pembebasan tanah’ ditanggung oleh Pihak Swasta;
2. tanah yang telah dibebaskan tersebut kemudian diterbitkan sertipikat HPL atas nama
Pemerintah Kabupaten Belitung;