Page 73 - Himpunan Policy Brief: Permasalahan dan Kebijakan Agraria Pertanahan dan Tata ruang di Indonesia
P. 73
64 Himpunan Policy Brief
Rekomendasi
1. Kulitas data dalam yang tertuang dalam perencanaan pengadaan tanah merupakan sebab
dari ketidak cepatan proses-proses pengadaan tanah selanjutnya yaitu persiapan dan
pelaksanaan, oleh sebab itu di perlukan perbaikan dalam penyusunan perencanaan
pengadaan tanah dengan memasukkan unsur pelaksana pengadaan tanah dari BPN dan di
kuatkan dengan pembentukan petunjuk teknis yang dimuat dalam Perpres ataupun
Keppres.
2. Implikasi dari penerapan dokumen perencaaan yang kurang baik menyebabkan kegiatan
persiapan pengadaan tanah menjadi terhambat, hal ini berkaitan dengan data pihak yang
berhak dan luasan keliling yang dipakai dalam perencanaan yang kuarang tepat, maka
proses sosialisasi, pendataan awal dan konsultasi publik menjadi lebih lama. Untuk itu di
perlukan perbaikan proses penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah dengan
melibatkan berbagai pihak.
Referensi
Aziz, AT 2013, ‘Masalah pengadaan tanah untuk pembangunan PLTU di Batang, jurnal ilmiah
pertanahan PPPM-STPN no 40 Tahun 13.
Dewi, NLGMP 2017. ‘Baberapa permasalahan pengadaan tanah pembangunan bandara baru di
Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta’. Skripsi STPN. Yogyakarta.
Gunanegara 2016, Hukum administrasi negara, jual beli dan pembebasan tanah, PT Tatanusa,
Jakarta.
MSW Sumarjono, MSW 2007, Kebijakan pertanahan antara regulasi dan implementasi, Kompas,
Jakarta.
Mujiburohman, DA dan Kusminarto 2013, ‘Aspek hak asasi manusia dalam pengadaan tanah’,
jurnal ilmiah pertanahan PPPM-STPN no 40 Tahun 13.
Muliawan, JW 2016, Cara mudah pahami pengadaan tanah untuk pembangunan melalui konsep
3 in 1 in the Land Acquisition, Buku Litera, Yogyakarta.
Sitorus, O dan Limbong, D 2004, Pengadaan tanah untuk kepentingan umum, Mitra Kebijakan
Pertanahan Indonesia, Yogyakarta.
Rahardjo, S 2006, Membedah hukum progresif, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk
Kepentingan Umum.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
a yang Ada di Atasnya.
