Page 69 - Himpunan Policy Brief: Permasalahan dan Kebijakan Agraria Pertanahan dan Tata ruang di Indonesia

60 Himpunan Policy Brief

bisa memberikan masukan yang valid”. Dengan memberikan masukan yang valid maka kualitas
dokumen perencanaan akan menjadi semakin baik, lebih lanjut Dalu mengatakan:“Menyusun
perencanaan yang bagus, harus pelaksana sudah harus masuk dalam pembuatan dokumen
perencanaan”, masuknya pelaksana dalam proses perencanaan akan membuat data di dalam
perencanaan semakin baik. Lebih lanjut dalu menjelaskan “Minimal peta keliling dan peta
bidangnya sudah jelas maka, BPN seharusnya masuk dalam perencanaan, masuknya BPN
dalam perencanaan untuk mengetahui keliling”. Pendapat serupa di katakan oleh Kasi

pengadaan tanah Kantah Wonogiri suharyanto dan Kasubsi Naryo “Penlog 1 2014, di perpanjang
2016, dan di perbaharui pada tahun 2018 dengan data ukuran dari BPN” (FGD dan Komunikasi
dengan Pejabat di Kantor ATR/BPN Kabupaten Wonogiri).

Penerapan dokumen perencanaan serta implikasinya
Penerapan dokumen perencanaan dalam proses persiapan pengadaan tanah menjadi awal
permulaan apakah suatu dokumen perencanaan itu mempunyai data yang akurat atau tidak,
persiapan pengadaan tanah diawali dengan pembuatan team persiapan oleh Gubernur
menerima permohonan Penetapan lokasi dalam pengadaan tanah, setelah itu Gubernur
membentuk tim persiapan, dengan tugas antara lain:

1. Pemberitahuan Rencana Pembangunan
Keterbukaan informasi merupakah hal yang sangat penting, sebagai pelaksanaan dari
asas keterbukaan, seperti halnya yang di katakan oleh Maria SW Sumarjono berpendapat, Asas
Keterbukaan, dalam proses pengadaan tanah, masyarakat yang terkena dampak berhak

memperoleh informasi tentang proyek dan dampaknya, kebijakan ganti kerugian, jadwal
pembangunan, rencana pemukiman kembali dan lokasi pengganti (bila ada), dan hak
masyarakat untuk menyampaikan keberatan. Akan tetapi seringkali hal itu tidak dilaksanakan
seperti apa yang ditemukan oleh Mytha dalam penelitian pengadaan tanah pembangunan
bandara baru di Kabupaten Kulonprogo, Adaapun dalam implementasinya masih terdapat
kekurangan mengenai teknis pelaksanaannya seperti pemberitahuan rencana pembangunan

(sosialisasi) yang seharusnya mengundang seluruh masyarakat di lokasi rencana pembangunan,
kenyataannya yang diundang pihak yang berhak saja (FGD dan Komunikasi dengan Pejabat di
Kantor ATR/BPN Kabupaten Wonogiri).
Adaapun dalam implementasinya masih terdapat kekurangn mengenai teknis
pelaksanaannya seperti pemberitahuan rencana pembangunan (sosialisasi) yang seharusnya

mengundang seluruh masyarakat di lokasi rencana pembangunan, kenyataannya yang
diundang pihak yang berhak saja (FGD dan Komunikasi dengan Pejabat di Kantor ATR/BPN
Kabupaten Wonogiri). Hal ini juga terjadi di pembangunan jalan TOL Semarang Batang dan
Pembanguan waduk Pidekso di Kabupaten Wonogiri. Seperti yang di katakan oleh Jarot
“Konsultasi publik kecenderungannya yang diundang masyarakat yang berhak dan Tokoh”
(Komunikasi dengan Kasi pengadaan tanah Kanwil ATR/BPN Jawa Tengah). Sejalan dengan itu

pernyataan Kakantah Kabupaten Wonogiri “pada waktu sosialisasi dan diakomodir di