Page 74 - Himpunan Policy Brief: Permasalahan dan Kebijakan Agraria Pertanahan dan Tata ruang di Indonesia

PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Julius Sembiring, Rakhmat Riyadi, dan Harvini Wulansari

Ringkasan Eksekutif

Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) mempunyai dimensi kekhususan dalam
pengadaan tanahnya. Pengadaan tanah KEK Tanjung Kelayang di Kabupaten Belitung
dilakukan dalam rentang waktu yang cukup panjang serta menunjukkan adanya
ketidaktertiban administrasi pertanahan dan hukum pertanahan serta adanya upaya

pelemahan kewenangan Negara (Pemerintah) dalam penguasaan tanah. Otoritas Pertanahan
harus menjadi garda terdepan untuk ‘menguatkan’ peran Negara sebagai pemegang Hak
Menguasai Negara atas tanah.

Pendahuluan
Untuk mempercepat dan memeratakan pembangunan Pemerintah membentuk Komite

Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) dengan Peraturan Presiden No. 75 tahun
2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas; serta beberapa regulasi lain terkait
Proyek Strategis Nasional. Salah satu Proyek Strategis Nasional yang sedang dilaksanakan
adalah pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Kelayang yang merupakan
satu di antara 10 (sepuluh) Kawasan Pariwisata Prioritas yang terletak di Kabupaten Belitung

Provinsi Bangka Belitung. Hasil penelitian pada proses pengadaan tanah untuk pembangunan
KEK Tanjung Kelayang tersebut menunjukkan adanya upaya pelemahan Negara dalam
kapasitasnya sebagai pemegang Hak Menguasai Negara.

Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan KEK Tanjung Kelayang
Ditelusuri dari riwayat perolehan tanahnya, pembangunan KEK Tanjung Kelayang
dengan luas areal 324,4 ha yang terletak di wilayah Kecamatan Sijuk bersifat unik karena tanah
di kawasan pesisir tersebut semula merupakan tanah milik penduduk setempat yang kemudian
‘diganti rugi’ (dibebaskan) oleh perusahaan swasta sejak tahun 1992. Kemudian atas tanah yang

telah diganti rugi tersebut diterbitkan 19 (sembilan belas) sertipikat Hak Pengelolaan (HPL)
atas nama Pemerintah Kabupaten Belitung pada tahun 1994, 1996 dan 1997 dengan total luas
3.393.695 M2. Kemudian pada HPL tersebut diterbitkan 19 (sembilan belas) Hak Guna
Bangunan (HGB) dengan total luas 2.693.695 M2 atas nama 3 (tiga) perusahaan swasta yang
bergerak dibidang pariwisata pantai. Berdasarkan PP No.6 Tahun 2016 ditetapkan KEK Tanjung

Kelayang sebagai KEK Pariwisata.