Page 78 - Himpunan Policy Brief: Permasalahan dan Kebijakan Agraria Pertanahan dan Tata ruang di Indonesia

PROBLEMATIKA PENGADAAN TANAH SKALA KECIL
(STUDI PENGADAAN TANAH SKALA KECIL DI JAWA BARAT)

Dwi Wulan Titik Andari, Mujiyati, dan Abdul Haris Farid

Pendahuluan
Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah
Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dinyatakan dalam Pasal 121 bahwa dalam
rangka efisiensi dan efektifitas, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang luasnya

tidak lebih dari 1 (satu) hektar, dapat langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan
para pemegang hak atas tanah, dengan cara jual beli, atau tukar menukar atau cara lain yang
disepakati kedua belah pihak.
Seiring kebutuhan pembangunan yang semakin membutuhkan percepatan dan
efektivitas penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum
Perpres 71 Tahun 2012 telah mengalami 4 kali perubahan yang terakhir dengan Perpres 148

Tahun 2015. Terutama yang mengatur ketentuan Pasal 121 terkait pengadaan tanah skala kecil,
menyatakan:
“Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum yang
luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan langsung oleh Instansi yang
memerlukan tanah dengan pihak yang berhak, dan tidak memerlukan penetapan lokasi”.

Dengan demikian, pengadaan tanah skala kecil luasanya bertambah yang tadinya
maksimal 1 ha menjadi 5 ha. Hal ini tentunya akan menjadi persoalan tersendiri, karena dengan
luasan bertambah kepenguasaan/ kepemilikan tanah obyek pengadaan tanah skala kecil lebih
banyak sehingga permaslahan juga semakin luas.
Pernyataan “langsung” dan tanpa tahapan perencanaan serta mekanisme tanpa proses

Penetapan lokasi dalam pelaksanaannya menuai banyak permasalahan dan hambatan, sehingga
pelaksanaannya masing-masing daerah membuat peraturan daerah untuk “memayungi”
pelaksanaannya. Keberadaan Perpres 148 Tahun 2015 seperti diabaikan oleh pelaksana di daerah
karena terdapat beberapa kelemahan. Penelitian ini menghimpun berbagai problema pengadaan
tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum skala kecil.

Ragam Problematika Pengadaan Tanah Skala Kecil
a. Problem Pembelian Langsung
Apabila mengacu pada Peraturan Presiden No.40 tahun 2014 memberikan pengaturan
bahwa pengadaan tanah di bawah 5 hektar dilakukan dengan pembelian langsung. Namun hal
ini dijelaskan secara sangat singkat dan sederhana.

Pengertian jual beli tanah dalam UUPA memang tidak didefinisikan secara jelas, hanya