Page 67 - Himpunan Policy Brief: Permasalahan dan Kebijakan Agraria Pertanahan dan Tata ruang di Indonesia

PERAN DATA PERENCANAAN DALAM PENETAPAN LOKASI
UNTUK PENGADAAN TANAH

Haryo Budhiawan, Priyo Katon Prasetyo, Sudibyanung, dan Theresia Supriyanti

Ringkasan Esksekutif
Perkembangan pembangunan di Indonesia semakin hari semakin meningkat. Pembangunan
tersebut tentunya tidak terlepas dari pengadaan tanah sebagai sarana yang utama. Pengadaan
tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi

kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda yang
berkaitan dengan tanah. Penetapan lokasi pengadan tanah merupakan tahapan kegiatan yang
dilakukan, setelah dokumen perencanaan yang disusun oleh instansi yang memerlukan tanah
di terima oleh Gubernur dan proses-proses yang mendahului seperti pemberitahuan rencana
pembangunan, pendataan awal, konsultasi publik dan kajian tentang adanya keberatan, yang
menjadi masalah sering kali penetapan lokasi yang telah dilakukan dengan berbagai tahapan

itu sering kali juga mendapatkan keberatan ataupun gugatan.
Dalam Pengadaan tanah di Provinsi Jawa Timur, terjadi persoalan di dalam
pembangunan TPA di Kota Surabaya I dan pembanguan TPA di Kabupaten Sidorjo,
mendapatkan persoalan tentang tidak ada data perencanan setelah dilaksanakan proses
kegiatan inventarisasi dan identifikasi P4T (penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan

pemanfaatan tanah), seringkali ada pihak yang tadinya menjadi pihak yang berhak dan
terdampak menjadi tidak, atau sebaliknya yang tadinya tidak menjadi pihak yang berhak dan
terdampak kemudian berdasarkan hasil kegiatan pengukuran oleh satgas A menjadi atau
masuk dalam kawasan pengadaan tanah. Hal ini sejalan dengan pendapat Musleh
“Ketidaktahuan dari proses pengadaan tanah berangkat dari ketidaktahuan instansi yang
memerlukan tanah. Apa yang sudah ditulis dalam perencanaan” (Komunikasi dengan Musleh,

Kasi Pengadaan Tanah Kantah ATR/BPN Surabaya I, 13 Juli 2018). Berkaitan dengan perbedaan
luasan dalam dokumen perencanaan dan luas yang telah dilakukan pengukuran oleh BPN, hal
tersebut menjadi awal ketidaksepakatan warga tentang kegiatan pengadaan tanah yang akan
dilakukan di daerah itu, sejalan dengan ini pendapat Kasubag TU Kantah ATR/BPN Sidoarjo
“kualitas data harus baik hal ini untuk menghindari keberatan yang di lakukan oleh pihak yang

berhak dalam pengadaan tanah” (Komunikasi dengan Kasubag TU Kantah ATR/BPN Sidoarjo I,
11 Juli 2018). Dalam hal ini pendekatan kepada warga yang berhak di perlukan dengan tetap
mengedepankan semua kepentingan baik itu instansi yang memerlukan tanah maupun
masyarakat pemilik tanah dengan lebih memberikan kesempatan kepada masyarakat yang
berhak untuk menyampaikan pendapatnya, selain itu rentang waktu dalam setiap kegiatan
pengadaan tanah yang juga harus diperhatikan.