Page 62 - Himpunan Policy Brief: Permasalahan dan Kebijakan Agraria Pertanahan dan Tata ruang di Indonesia

URGENSITAS DOKUMEN PERENCANAAN YANG LENGKAP
BAGI KEBERHASILAN PERMASALAHAN PENGADAAN TANAH

Setiowati, Rokhmat Martanto, dan Sri Kistiyah

Ringkasan Eksekutif
Pengadaan tanah merupakan cara pemerintah untuk mendapatkan tanah dalam rangka
pembangunan untuk kepentingan umum, dan salah satunya adalah pembangunan jalan tol di
wilayah Provinsi Jawa Tengah. Pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol
tersebut diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, yang kemudian
ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanannya yaitu Perpres Nomor 71 Tahun 2012 yang
mengalami perubahan tiga kali yaitu perubahan pertama dengan Peraturan Presiden nomor 40
tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, perubahan
kedua dengan Peraturan Presiden nomor 99 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dan ketiga dengan dengan Peraturan Presiden
Nomor 30 tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
Kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum ini ternyata menimbulkan berbagai
masalah yang muncul dalam tiga tahap pertama dari empat rangkaian kegiatan pengadaan
tanah, dan salah satunya adalah pada tahap perencanaan. Permasalahannya pada tahap
penyusunan dokumen perencanaan yang dibuat oleh instansi yang memerlukan tanah belum
sepenuhnya sesuai Undang-undang Nomor 12 tahun 2012, bahkan menjadi masalah ketika
penetapan lokasi serta pelaksanaan pengadaan tanah.
Permasalahan yang timbul antara lain adalah isi dokumen perencanaan yang belum
memuat mengenai aturan bagi pihak yang berhak serta pihak yang terdampak. dimana hal ini
sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat. Karena pada intinya pengadaan tanah bagi
pembangunan untuk kepentingan umum tetap mengedepankan atau mengutamakan
kesejahteraan masyarakat, sehingga masyarakat yang terkena proyek serta yang terdampak
akibat adanya pembangunan tersebut tetap sejahtera.
Pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan jalan tol sebagaimana diatur dalam
UU No.2 Tahun 2012 secara substansi telah memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang
berhak, terutama masyarakat yang berhak atas nilai gantikerugian, akan tetapi dalam

pelaksanaannya masih terdapat berbagai permasalahan yang disebabkan ada perbedaan luas
estimasi yang dicantumkan dalam dokumen perencanaan. Luasan estimasi belum secara nyata
menunjukan letak bidang tanah pihak yang berhak, sehingga perlu penetapan lokasi baru
untuk memastikan letak tanah serta luasan yang terkena pembangunan jalan tol. Kedua, bahwa
pihak yang terdampak akibat pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur jalan tol
secara yuridis telah diberikan jaminan kepastian hukum seperti tertuang dalam UU No. 2