Page 65 - Himpunan Policy Brief: Permasalahan dan Kebijakan Agraria Pertanahan dan Tata ruang di Indonesia

56 Himpunan Policy Brief

karena luasan yang di cantumkan masih berupa luasan estimasi, sehingga ketika penetapan
lokasi terjadi permasalahan yang berkaitan dengan perbedaan luasan tanah, karena ini akan
memicu konflik di masyarakat dalam perhitungan nilai gantikerugian . Hal lain yang dapat
menjadi masalah adalah ketika di dalam dokumen perencanaan belum tertuang aturan bagi
para pihak yang terdampak. Selama ini yang diperhitungkan nilai ganti rugi adalah para pihak
yang berhak yang mana mereka adalah para pemegang hak atas tanah atau yang menguasai
tanah, sedangkan pihak yang terdampak belum diperhitungkan nilai kerugiannya.

Aktifitas pembangunan akan menghasilkan dampak pada manusia maupun
lingkungannya. Dampak terhadap manusia yakni meningkat atau menurunnya kualitas
hidup manusia, sedangkan dampak bagi lingkungan yakni meningkat atau menurunnya
daya dukung alam yang akan mendukung kelangsungan hidup manusia. Kegiatan

pembangunan infrastruktur juga memberikan dampak bagi kondisi sosial ekonomi
masyarakat. Dampak yang timbul dari pembebasan tanah dan nilai ganti ruginya yaitu, 1)
Keresahan masyarakat, 2) Persepsi negatif yang menimbulkan konflik horizontal antar warga
dan konflik vertikal antar warga dengan aparat negara, 3) Dampak Ekonomi berupa penurunan
pendapatan, pergeseran mata pencaharian, penurunan tingkat kekayaan, dan terjaminnya
pendidikan anggota keluarga pemilik hak tanah, 4) Dampak Lingkungan berupa

penurunan kualitas udara, kebisingan, kerusakan jalan, dan penurunan beberapa
komponen hidrologi sungai. 5) Dampak Sosial berupa terisolir atau terputusnya hubungan
komunikasi masyarakat akibat terpotongnya lahan dengan pembangunan jalan.
Alur Pengadaan Tanah pada Tahap Perencanaan:

Pemerintah/Instansi yang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kesejahteran Masyarakat

Memerlukan Tanah Kepentingan Umum

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 dan

Peraturan Pelaksanaannya

Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4
Perencanaan Persiapan Pelaksanaan
Penyerahan Hasil
Dokumen Pihak yang Ganti Rugi pada yang memiliki/menguasai tanah baik
Berhak perseorangan, Pemerintah, atau BUMN
Perencanaan

Pihak yang Memberikan ganti rugi dan Solusi terhadap 1) Dampak
Terdampak Lingkungan; 2) Dampak Ekonomi dan 3) Dampak Sosial

Secara Umum:
1) Maksud dan tujuan rencana pembangunan; 2)Kesesuaian dengan Rencana tata Ruang Wilayah dan Prioritas

Pembangunan; 3)Letak tanah;
4) Luas tanah yang dibutuhkan; 5)Gambaran umum status tanah; 6)Perkiraan jangka waktu pelaksanaan
pengadaan tanah; 7)Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan; 8)Perkiraan nilai tanah; dan 9)Rencana
pengganggaran;

Berdasarkan studi kelayakan yang mencakup :
1) Survei sosial ekonomi; 2) Kelayakan lokasi; 3) Analisis biaya atas manfaat pembangunan bagi wilayah dan masyarakat;

4) Perkiraan nilai tanah; 5) Dampak lingkungan dan dampak sosial yang mungkin timbul akibat dari pengadaan tanah dan
pembangunan; dan 6) Studi lain yang diperlukan.