Page 68 - Himpunan Policy Brief: Permasalahan dan Kebijakan Agraria Pertanahan dan Tata ruang di Indonesia

Permasalahan dan Kebijakan Agraria, Pertanahan, dan Tata Ruang di Indonesia 59

Pendahaluan
Sebagai konsekwensi dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah
tersebut maka perlu penyediaan tanah bagi kepentingan dimaksud. Kepentingan disini
mempunyai makna adalah kepentingan umum dimana mempunyai manfaat bagi banyak orang.
Secara eksplisit istilah kepentingan umum juga ditemukan dalam beberapa peraturan
perundang undangan tentang pengadaan tanah yang didefinisikan sebagai kepentingan
sebagian besar masyarakat serta kepentingan bangsa dan Negara. Kepentingan masyarakat

yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan untuk sebesar besar kemakmuran
rakyat sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 6 Undang- undang Nomor 2 Tahun 2012.
Penetapan lokasi pembangunan, yang didahului dengan, pembentukan team persiapan,
sosialisasi, pendataan awal, konsultasi publik, kajian keberatan dan penetapan lokasi. Akan

tetapi tidak semua kegiatan-kegaiatan ini sejalan dengan baik seperti hasil penelitian yang
dilakukan Maytha, “perlu diperjelas mengenai mekanisme tahap perencanaan dan tahap
persiapan, diperlukan penjelasan lebih lanjut mengenai penyusunan dokumen perencanaan
serta konsekuensi hukum apabila tidak dipenuhinya persyaratan yang dimaksud, serta perlunya
penyusunan peraturan ataupun petunjuk teknis pelaksanaan pada tahap persiapan pengadaan
tanah untuk memperjelas teknis tiap pelaksanaanya khususnya kegiatan sosialisasi dan

konsultasi publik guna meminimalisir adanya salah tafsir dalam pelaksanaannya (Dewi 2017).
Lebih lanjut Maytha mengatakan, adapun dalam implementasinya masih terdapat kekurangan
mengenai teknis pelaksanaannya seperti pemberitahuan rencana pembangunan (sosialisasi)
yang seharusnya mengundang seluruh masyarakat di lokasi rencana pembangunan,
kenyataannya yang diundang pihak yang berhak saja (Dewi 2017, 207).

Validitas data dokumen perencanaan Pengadaan Tanah
Dokumen perencanaan pengadaan tanah dalam pengadaan tanah yang disusun oleh
instansi yang memerlukan tanah adalah sebuah dokumen yang menjadi dasar acuan dalam
kegiatan persiapan pengadaan tanah pada waktu kegiatan tersebut dilakukan, oleh sebab itu
sudah seharusnyalah validitas data yang termuat dalam dokumen perencanaan itu merupakan

suatu baku, akan tetapi di dalam kenyataannya belum semua hal itu sesuai dengan harapan,
dokumen perencanaan yang antara lain memuat:maksud dan tujuan rencana pembangunan;
kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Nasional dan
Daerah; letak tanah; luas tanah yang dibutuhkan; gambaran umum status tanah; perkiraan
waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah; perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;

perkiraan nilai tanah; dan rencana penganggaran (Pasal 15 ayat 1 Undang-undang No 2 tahun
2012). Hal ini terungkap dari pernyataan Musleh “Ketidaktahuan dari proses pengadaan tanah
berangkat dari ketidak tahuan instansi yang memerlukan tanah. Apa yang sudah ditulis dalam
perencanaan, dalam pelaksanaan harus membuat yang baru (berapa jumlah bidang dan pemilik
harus jelas). Mengidentifikasi subyek akhirnya menjadi pekerjaan bersama, instansi yang
memerlukan tanah membuat satgas sendiri” (Komunikasi dengan Musleh, 13 Juli 2018). Sejalan

dengan itu pendapat Dalu Agung Darmawan “Bila BPN dimasukkan team dalam perencanaan